DPR Diam-Diam Kebut Revisi UU MK

DPR Diam-Diam Kebut Revisi UU MK

KEADILAN- Di tengah pandemi virus corona (Covid-19), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diam-diam mengebut dan mengambil kesempatan dalam pembahasan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK).

Langkah ini dilakukan setelah sebelumnya DPR sepakat merevisi UU tersebut dalam Rapat Paripurna pada Kamis (2/4) lalu. Saat ini, proses revisi tersebut dikabarkan telah bergulir di badan legislasi (Baleg) DPR RI.

Berdasarkan draf RUU MK yang dimiliki KEADILAN, ada beberapa pasal kontroversial yang bertujuan melanggengkan kekuasan hakim konsitusi. Hal ini terdapat dalam Pasal 4 ayat 3a yang berbunyi;

“Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan”.

Selain itu, Pasal 87 huruf c yang menyatakan; Apabila hakim konstitusi pada saat jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada huruf b telah berusia 60 tahun, maka meneruskan jabatannya sampai usia 70 tahun.

Draf RUU MK ini menghapus Pasal 22 dalam UU yang masih berlaku. Dalam pasal tersebut, masa jabatan hakim konstitusi selama lima tahun, dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Draf revisi UU MK baru juga menghapus Pasal 23 ayat 1 huruf d. Adapun pasal tersebut menyatakan, “Hakim konstitusi dapat diberhentikan dengan hormat dengan alasan telah berakhir masa jabatannya”.

AINUL GHURRI

Editor      :
Reporter :