Buruh Tolak Kenaikan UMP/UMK Berdasarkan PP No.36/2021

Buruh Tolak Kenaikan UMP/UMK Berdasarkan PP No.36/2021Presidan KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal (Foto tangkapan layar youtube KSPI).

KEADILAN – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2023 menggunakan dasar Peraturan Pemerintah (PP) No 36 Tahun 2022. Hal itu dikatakan Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal di Jakarta, Rabu (16/11/2022).

Dalam konfrensi pers daring tersebut, Said Iqbal menyampaikan beberapa alasan mengapa PP No.36/2021 tidak bisa digunakan sebagai dasar penetapan upah minimum. Alasan pertama, UU Cipta Kerja sudah dinyatakan inskonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian,PP 36/2021 sebagai aturan turunan dari UU Cipta Kerja, tak bisa lagi digunakan sebagai acuan.

“Karena PP 36/2021 tak bisa digunakan sebagai dasar hukum, maka ada dua dasar yang bisa digunakan,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers daring, Rabu (16/11/2022).

Dasar pertama adalah menggunakan PP No 78 Tahun 2015. Dimana kenaikan upah minimum besarnya dihitung dari nilai inflansi ditambah pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dasar hukum kedua, Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan Permenaker khusus untuk menetapan UMP/UMK Tahun 2023.

Alasan kedua mengapa PP 36/2021 tidak bisa digunakan adalah kenaikan harga BBM dan upah tidak naik tiga tahun berturut-turut. Akibatnya, daya beli buruh turun 30%. Oleh karena itu, daya beli buruh yang turun tersebut harus dinaikkan dengan menghitung inflansi dan pertumbuhan ekonomi. Jiuka tidak, maka daya beli buruh makin terpuruk.

Alasan ketiga, inflansi secara umum mencapai 6,5%. Oleh karena itu, harus ada penyesuaian antara harga barang dan kenaikan upah. “Kalau menggunakan PP 36, kenaikannya hanya 2-4%. Ini maunya Apindo. Mereka tidak punya akal sehat dan hati. Masak naik upah di bawah inflansi,” ujar Said Iqbal.

Selanjutnya, perhitungan pengupahan menggunakan PP 36/2021 yang dijadikan alasan pengusaha akan terjadi resesi global dan adanya 25 ribu buruh di PHK itu adalah cerita bohong. Karena berdasarkan data yang ada, resesi tak terjadi di Indonesia.

“Resesi itu terjadi jika dalam dua quartal berturut-turut pertumbuhan ekonominya negatif. Sedangkan saat ini pertumbuhan ekonomi kita selalu positif,” kata Said iqbal.

Said Iqbal mengatakan, inflasi 6,5 persen adalah inflansi umum. Secara khusus, konsumsi yang kenaikannya signifikan adalah makanan yang naik 15 persen, sektor transportasi naik lebih dari 30 persen, dan sewa rumah sebesar 12,5 persen.

“Litbang Partai Buruh memprediksi, pertumbuhan ekonomi bisa berkisar rata-rata 4-5 persen Januari-Desember 2022. Kalau inflasi 6,5 persen dan pertumbuhan ekonomi 4-5 persen, yang paling masuk akal angka kompromi kenaikan UMP/UMK adalah di atas 6,5 persen hingga 13 persen,” katanya.

Said menegaskan, apabila Menaker memaksakan menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021, buruh akan melakukan aksi demo bergelombang dan membesar. Bahkan mogok nasional pada pertengahan Desember. Mogok ini diikuti 5 juta buruh di seluruh provinsi Indonesia.

“Puluhan pabrik akan setop berproduksi, kalau Apindo dan Pemerintah memaksakan. Kami yakin Menteri Tenaga Kerja menggunakan dasar-dasar yang rasional, tidak menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021, tapi PP Nomor 78 Tahun 2015,” pungkasnya.

Reporter : Lili Handayani
Editor : Syamsul Mahmuddin