DPR Sahkan UU Pemekaran Papua Barat Daya

DPR Sahkan UU Pemekaran Papua Barat DayaMendagri Titi Karnavian menyerahkan draft pemekaran Papua Barat Daya kepada Ketua DPR Puan Maharani. (Foto. Odorikus Holang/kesdilan.id)

KEADILAN – DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya menjadi Undang-undang.

Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11/2022). Rapat dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Pengambilan keputusan itu diawali dengan pembacaan laporan dari pimpinan Komisi II DPR RI. Kemudian Puan meminta persetujuan dari anggota dewan yang hadir.

“Apakah RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dapat disetujui dan disahkan menjadi UU?” tanya Puan.

“Setuju,” jawab anggota DPR RI serentak sembari bertepuk tangan.

Puan pun berharap dengan disahkannya UU Pembentukan Papua Barat Daya itu, kesejahteraan masyarakat di Bumi Cenderawasih itu semakin meningkat dan bisa mempercepat pembangunan.

“DPR RI berharap pembentukan Provinsi Papua Barat Daya akan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. DPR mendukung UU ini agar ada pemerataan pembangunan di Papua,” katanya.

“Infrastruktur di wilayah-wilayah yang mencakup Papua Barat Daya juga harus cepat dikembangkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat sehingga indeks pembangunan manusia di provinsi ini akan lebih maju,” tambahnya.

Puan mengatakan, pengesahan UU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya akan mendukung kelancaran tahapan Pemilu Serentak 2024.

Untuk itu, Puan meminta Pemerintah cepat merampungkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) sebagai implikasi dari pembentukan sejumlah DOB Papua.

“Semoga pembentukan Provinsi baru di Papua akan meningkatkan sistem demokrasi kita dan membawa Indonesia semakin maju,” tuturnya.

Adapun Provinsi Papua Barat Daya akan mencakup Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Mamberamo. Provinsi baru ini akan memiliki ibu kota di Sorong.

Reporter: Odorikus Holang
Editor: Penerus Bonar