Vonis Benny Tjokro Diwarnai Dissenting Opinion

Vonis Benny Tjokro Diwarnai Dissenting OpinionTerdakwa Benny Tjokrosaputro saat menjalani sidang putusan Asabri. Foto: Ainul Ghurri/keadilan.id

KEADILAN– Hakim Anggota Pengadilan Tipikor Jakarta Mulyono Dwi Purwanto menyatakan dissenting opinion atau berbeda pendapat dengan hakim lainnya terkait penghitungan kerugian negara sebesar Rp22,788 triliun dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri.

Ia menilai, kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi Asabri sebesar Rp22,788 triliun yang dihitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak memiliki dasar yang jelas. Untuk itu, hakim Mulyono mengatakan, kerugian keuangan negara tersebut tidak terbukti.

“Perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPK tidak punya dasar yang jelas dan tidak memenuhi kerugian negara yang nyata dan pasti sehingga (kerugian) Rp22 triliun tidak berdasar dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan,” kata hakim Mulyono pada sidang vonis Benny Tjokrosaputro, Komisaris PT Hanson Internasional di Pegangadilan Tipikor Jakarta, Kamis (12/1/2023).

Selain itu, ia juga menilai saksi ahli dari BPK juga tidak memahami soal keuangan pasar modal. Sehingga kata dia, saksi ahli tidak tepat dan tidak konsisten dalam penghitungan kerugian keuangan negara terkait Asabri.

Dia meyakini, mestinya metode yang dipakai adalah riil loss bukan potensial loss yang diakui penerimaan dana sebelum audit selesai.

“Reksadana, surat, dan saham-saham masih ada dan menjadi milik PT Asabri dan memiliki nilai atau harga tapi tidak diperhitungkan oleh auditor atau ahli yang dihadirkan di persidangan sehingga tidak konsisten dengan penerimaan atas likuidasi saham setelah 31 Desember 2019, bahkan sampai audit pemeriksaan pada 31 Maret 2021 meski tidak diperhitungkan penjualan sesudah masa akhir pemeriksaan tersebut,” jelas Mulyono.

Sebab, kata dia, rekening efek tersebut masih menghasilkan dana kas bagi PT Asabri. Dana kas tersebut memang tidak pasti karena harganya fluktuasi. Untuk itu, lebih fair untuk menghitung dana kas dalam kerugian negara tersebut.

“Auditor tidak memperhitungkan itu tapi hanya efek surat berharga yang tidak terjual kembali sebelum 31 Desember 2019, tapi memperhitungkan penerimaan setelah 31 Desember 2018, hal itu menyebabkan perhitungan kerugian negara menjadi tidak tepat, tidak nyata atau tidak pasti nilainya karena tidak dihitung secara riil pembelian yang menyimpang namun mengesahkan penerimaan dananya dari penjualan atau redempt atau likuidasi efek tersebut sampai waktu tertentu,” terang Mulyono.

Diketahui, Benny Tjokro divonis nihil oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Benny terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asabri (Persero) tahun 2012-2019.

Ia juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp5,7 triliun.

Terdakwa Benny Tjokrosaputro saat menjalani sidang putusan Asabri. Foto: Ainul Ghurri/keadilan.id