Saksi:Tahan Banurea Tidak Punya Kapasitas Tandatangan Surat Penjelasan Impor Baja

Saksi:Tahan Banurea Tidak Punya Kapasitas Tandatangan Surat Penjelasan Impor BajaSaksi persidangan dugaan korupsi impor baja dalam persidangan. Foto. Ainul Ghurri/keadilan.id

KEADILAN- Mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri  Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardana menyebutkan, terdakwa Tahan Banurea selaku Kepala Seksi Direktorat Impor di Kemendag tidak memiliki kapasitas untuk menandatangani surat penjelasan impor besi dan baja.

Menurutnya, surat penjelasan tersebut di bawah kewenangan Kasubid Barang Aneka Industri  Direktorat Impor Kemendag. Ia mengaku, surat penjelasan tersebut salah satunya ditandatangani oleh dirinya selaku Dirjen Daglu.

“Yang saya tahu tahun 2020 saya yang menandatangani,” ujar Wisnu di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (16/1/2023).

Mulanya, penasehat hukum Tahan Banurea, Gunardi Winarso mengkonfirmasi kewenangan menerbitkan surat tersebut kepada Wisnu sebagai saksi.

“Saudara sebagai Dirjen Daglu pada saat itu maupun direktur, apakah setahu saudara terdakwa Tahan Banurea punya hak intervensi untuk dapat menerbitkan suatu surat penjelasan impor baja?,“ tanya Gunadi

“Tidak,” jawab Wisnu.

Diketahui, sidang lanjutan perkara dugaan korupsi impor baja, paduan dan produk turunannya tahun 2016-2021 menghadirkan 10 saksi. Salah satunya, Indrasari Wisnu Wardana.

Mereka menjadi saksi untuk tiga terdakwa sekaligus, yakni Tahan Banurea selaku Analis Muda Perdagangan Impor Dirjen Daglu Kemendag sekaligus Direktorat Impor, Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag periode Agustus 2018 hingga Agustus 2020. Kemudian, Taufiq manajer PT Meraseti, dan Budi Hartono Linardi selaku pendiri PT Meraseti.

Ketiganya, didakwa merugikan negara lebih dari Rp1 triliun terkait dugaan korupsi impor baja dan turunannya pada Kementerian Perdagangan tahun 2016-2021.

Reporter: Ainul Ghurri
Editor: Darman Tanjung