Tuntutan Para Kades Diterima, Revisi UU Desa Masuk Prolegnas 2023

Tuntutan Para Kades Diterima, Revisi UU Desa Masuk Prolegnas 2023Suasana aksi para Kepala Desa di depan Gedung DPR RI (Foto. Odorikus Holang/keadilan.id)

KEADILAN – Semua tuntutan para Kepala Desa (Kades) seluruh Indonesia untuk merevisi masa jabatan yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikabulkan Badan Legislasi DPR.

“Setelah pertemuan di Komisi II DPR kemarin dan wakil-wakil dari panjenengan semua ketemu, semua tuntutan kalian dikabulkan,” ujar Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mohammad Toha kepada massa aksi di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/1/2023).

Menurut Mohammad, usulan tersebut masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2023. Keputusan itu diambil setelah pihaknya menerima perwakilan para Kades tersebut.

Pertemuan itu bersifat mutlak meski perwakilan para Kades hanya diterima oleh perwakilan dari Fraksi Gerindra, Fraksi PDIP, Fraksi PKB dan Fraksi PAN.

“Usulan saudara sekalian masuk Prolegnas 2023. Saya sampaikan yang menerima perwakilan dari Fraksi Gerindra, dari Fraksi PDIP, dari Fraksi PKB dan dari Fraksi PAN. Semua fraksi di DPR setuju, tidak ada yang menolak,” katanya.

Diketahui, sebelumnya semua fraksi di DPR RI menyetujui sebanyak 39 Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2023.

Persetujuan tersebut dilakukan setelah mendengarkan penjelasan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI yang berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (15/12/2022).

Reporter: Odorikus Holang
Editor: Penerus Bonar

BACA JUGA: Para Kades Demo di DPR, Tuntut Masa Jabatan 9 Tahun