PKB Dukung Penuh Revisi UU Desa

PKB Dukung Penuh Revisi UU DesaKetua Umum PKB Muhaimin Iskandar. (Foto. Istimewa)

KEADILAN – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung penuh revisi Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. PKB janji akan berjuang revisi UU tersebut masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2023.

Hal tersebut diutarakan Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar menanggapi aksi para Kades seluruh Indonesia yang menuntut masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun.

“PKB sangat terbuka dengan berbagai upaya akselerasi pembangunan desa termasuk upaya untuk melakukan revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,” katanya.

Muhaimin mengatakan PKB sejak lama memperjuangkan kesejahteraan desa. Mulai dari memperjuangkan UU Desa hingga mengawal langsung pembangunan desa melalui kader-kadernya di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Muhaimin pun mendorong adanya peningkatan kapasitas kepala desa dan jajarannya dalam proses pengelolaan dana desa. Kapasitas ini penting agar dana desa benar-benar dikelola untuk kesejahteraan warga desa.

“Dan sampai sejauh ini performa dari kepala desa dan jajarannya dalam mengelola dana desa relatif cukup berhasil. Terbukti dari masifnya pembangunan di level desa mulai dari infrastruktur maupun kian kuatnya badan-badan usaha milik desa,” jelasnya.

Muhaimin juga mendorong terciptanya stabilitas pembangunan di desa. Jangan sampai pembangunan desa diganggu dengan konflik antar warga sebagai dampak dari Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Sudah menjadi rahasia umum jika Pilkades seringkali memberikan efek lanjutan berupa keretakan hubungan antar warga yang berbeda dukungan.

BACA JUGA: Tuntutan Para Kades Diterima, Revisi UU Desa Masuk Prolegnas 2023

“Maka di sini pentingnya perpanjangan masa jabatan kepala desa agar tercipta stabilitas pembangunan di level desa. Maka kami dukung penuh revisi UU Desa agar jabatan kepala desa minimal 9 tahun dan bisa dipilih kembali,” bebernya.

Muhaimin pun mengingatkan keterlibatan pemerintah dalam upaya revisi UU Desa. Menurutnya, para pemangku desa baik dari level kepala desa, aktivis desa, hingga partai politik harus terus menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah agar proses revisi UU Desa bisa berjalan dengan baik.

“Yang ketiga pemerintah mempunyai peran penting dalam proses revisi UU desa. Maka kami akan bersinergi dengan pemerintah agar aspirasi bapak ibu bisa terwujud,” jelasnya.

Muhaimin berjanji, pihaknya akan memperjuangkan pemenuhan alokasi 10% dari total dana transfer daerah untuk dana di desa. Hal ini sesuai dengan amanat UU Desa. Jika hal ini terealisasi maka pembangunan desa akan bisa lebih cepat dilakukan dan kesejahteraan rakyat akan lebih mudah diwujudkan.

“Kami bersama Gus dur meyakini jika Indonesia tergantung pada dua hal laut dan desa. Maka desa harus mendapatkan prioritas perhatian dan alokasi anggaran lebih dari APBN. Maka PKB akan memperjuangkan pemenuhian alokasi 10% dari total dana transfer daerah untuk dana di Desa,” tukasnya.

Reporter: Odorikus Holang
Editor: Penerus Bonar