Baleg Dorong RUU PRT Dibawa ke Paripurna

Baleg Dorong RUU PRT Dibawa ke ParipurnaLuluk Nur Hamidah. (Istimewa)

KEADILAN – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) Pekerja Rumah Tangga (PRT) untuk segera dibawa ke paripurna.

Hal tersebut dikatakan anggota Baleg DPR RI Luluk Nur Hamidah menanggapi upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan memprioritaskan RUU PPRT menjadi undang-undang pada 2023 ini.

“Posisi sekarang RUU-nya itu ada di DPR karena memang ini inisiatif DPR. Makanya, kenapa kemudian pemerintah situasinya menunggu, tetapi yang saya suka karena pemerintah proaktif ya. Jadi proaktif untuk bisa menjemput bola,” ujar Luluk kepada wartawan, Kamis (19/1/2023).

Pada Juli 2020 silam kata Luluk, RUU tersebut sudah diserahkan kepada pimpinan DPR. Hanya saja belum ada kejelasan kapan pimpinan akan mengagendakan RUU PPRT untuk dibawa ke paripurna.

“Kalau misalnya pimpinan menyepakati, tentu di dalam rapat Bamus itu kan perwakilan dari semua fraksi pasti akan disepakati menjadi agenda rapat paripurna gitu,” jelasnya.

Menurut Luluk, dorongan Presiden Jokowi menjadi lampu hijau dan sekaligus dorongan agar DPR segera menyatakan sikap untuk segera sahkan RUU tersebut menjadi UU.

“Jadi, kalau pemerintahnya sudah maju sekian langkah, masa iya DPR yang punya inisiatif masih tetap di posisi yang tidak bergerak dari 2020 sampai sekarang,” katanya.

“Saya meyakini pasti pimpinan sudah mendengar dan kita harapkan minggu depan seharusnya itu sudah bisa diagendakan untuk dibawa ke rapat paripurna dan ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR. Nah, itu harapan,” tambahnya.

Diberitakan, Presiden Jokowi akan berupaya memprioritaskan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang pada 2023 ini. Jokowi beralasan sudah 19 tahun RUU tersebut tak juga disahkan.

“Saya dan pemerintah berkomitmen dan berupaya keras untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga (PRT), jumlah pekerja rumah tangga di Indonesia diperkirakan mencapai 4 juta jiwa dan rentan kehilangan hak-haknya sebagai pekerja,” kata Jokowi saat konferensi pers, Rabu (18/1).

Jokowi menegaskan, RUU tersebut sudah tertunda belasan tahun. Selain itu, hukum ketenagakerjaan di Indonesia saat ini juga belum mengakomodasi perlindungan terhadap pekerja rumah tangga.

“Sudah lebih dari 19 tahun Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) belum disahkan. Hukum ketenagakerjaan di Indonesia saat ini tidak secara khusus dan tegas mengatur tentang pekerja rumah tangga, RUU PPRT sudah masuk dalam daftar RUU prioritas tahun 2023 dan akan menjadi inisiatif DPR untuk mempercepat penetapan UU PPRT ini,” ucapnya.

“Saya berharap UU PPRT bisa segera ditetapkan dan bisa memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja rumah tangga dan kepada pemberi kerja serta kepada penyalur kerja,” tukasnya.

Reporter: Odorikus Holang
Editor: Penerus Bonar