Akankah Polri Tak Lagi Terbitkan SIM, STNK dan BPKB?

Akankah Polri Tak Lagi Terbitkan SIM, STNK dan BPKB?

KEADILAN – Wewenang kepolisian dalam menerbitkan SIM, STNK dan BPKB tampaknya bakal berpindah. Hal ini seperti diungkapkan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati Monoarfa.  Tujuannya, agar polisi lebih fokus melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakan hukum.

“Saya mendorong agar ada revisi undang-undang, hal ini juga demi mengembalikan tugas dan wewenang kepolisian sesuai pasal 30 ayat 4 UUD 1945,” ujar Nurhayati.

Politisi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ini menambahkan, katanya kewenangan penerbitan surat kepemilikan bukan tugas Polri.

Revisi UU yang dimaksud adalah UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Revisi UU tersebut didukung karena kewenangan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang awalnya menjadi tugas kepolisian selanjutnya harus dipindahkan menjadi tugas Kementerian Perhubungan.

Politisi dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ini menambahkan, kewenangan penerbitan surat kepemilikan memang bukan tugas Polri. Akan tetapi, menjadi tugas Dinas Perhubungan (Dishub) khususnya di tingkat daerah. “Jadi ke depan, kami akan mengkaji lebih dalam lagi terkait bagaimana Kemenhub bisa ambil alih penerbitan SIM, STNK, dan BPKB ini,” tandas Nurhayati.

Seperti dilansir situs dpr.go.id, Nurhayati menerangkan, kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk pajak daerah yang merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga, hal itu menjadi kewenangan Pemda melalui Dispenda dan tidak ada kewenangan kepolisian.

“Oleh karena itu, saya mendorong bersama anggota Komisi V DPR RI yang lain agar ada revisi UU. Dan, kami akan mengkaji bagaimana kesiapan Kementerian Perhubungan mengambil alih kewenangan penerbitan SIM, STNK, dan BPKB,” pungkas Nurhayati.

Sementara itu, anggota Komisi V DPR Herson Mayulu mengatakan,  alasan pengusulan tersebut agar kepolisian bisa fokus pada tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD tahun 1945.

“ (Polisi) fokus pada penindakan, sehingga kepolisian juga bisa lebih maksimal dalam hal penindakan serta tugas-tugas kepolisian lainnya,” tegas Herson.

Makanya, lanjut dia, Komisi V DPR RI akan mengusulkan pandangan ini dan berupaya untuk bisa masuk perubahan itu dalam RUU LLAJR yang akan dibahas dalam waktu dekat.

Komisi V juga akan mengkaji secara mendalam mengenai wacana ini, khususnya dari aspek kesiapan Kemenhub untuk bisa menangani penerbitan SIM, BPKB dan STNK. “Kemenhub juga belum berpengalaman dalam melakukan penerbitan SIM,” jelasnya.

 

Sebelumnya, anggota Komisi V DPR RI Muhammad Aras lainnya mengatakan, Komisi V DPR RI merasa perlu untuk mengusulkan penyempurnaan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan mewacanakan kembali pembuatan SIM dilakukan Kemenhub.

“Kami sebagai Anggota Komisi V DPR RI merasa perlu untuk mengusulkan untuk penyempurnaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan mewacanakan kembali pembuatan SIM dilakukan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub),” kata Aras.

Menurutnya, wacana ini muncul bukan tanpa alasan. Wacana ini muncul karena beberapa faktor termasuk kejadian-kejadian yang menunjukan bahwa Kepolisian Indonesia belum mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat terkait dengan pembuatan SIM.

Salah satu contoh yang menonjol adalah pada akhir tahun 2019 kecelakaan Bus Sriwijaya di Pagar Alam, Senin (23/12) lalu. Dimana sopir bus tersebut SIM-nya sudah mati sejak 9 tahun yang lalu.

“Kita berharap bahwa dengan beralihnya penerbitan SIM oleh Kemenhub, Kepolisian bisa fokus kepada tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD tahun 1945. Atau fokus pada penindakan sehingga kepolisian juga bisa lebih maksimal dalam hal penindakan serta tugas-tugas kepolisian lainnya,” tutur Aras.

Akankah perubahan itu terjadi?

Bunyi Pasal 30 ayat 4 UU 1945: Kepolisian Negara Republik Indonesia berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Penerus Bonar

 

Editor      :
Reporter :