Ombudsman Bongkar Praktek Pungli di Sekolah

Ombudsman Bongkar Praktek Pungli di SekolahKetua Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar. (Frans Marbun)

KEADILAN – Ombudsman RI Perwakilan Sumut menemukan adanya praktek pungutan liar (pungli) di lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag).

“Ombudsman meminta agar Kakanwil Kemenag Sumut dan Kakan Kemenag Kabupaten/Kota se-Sumut segera memerintahkan kepala sekolah madrasah untuk menghapuskan pungli. Karena tindakan ini menambah kesusahan masyarakat di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi Covid,” kata Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar kepada wartawan dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (13/6)

Abyadi mengaku heran, sebab lembaga pendidikan di bawah naungan Kemenag juatru lebih “ganas” dibandingkan dengan lembaga pendidikan lainnya (di luar Kemenag). Padahal, sekolah-sekolah umum di bawah Kemendikbud saat ini sudah semakin membaik seiring dengan makin berkurangnya praktik pungli.

“Kami mendapat laporan dari orang tua siswa, bahwa ada beberapa sekolah di lingkungan Kemenag. Mulai dari MIN, MTsN, dan MAN justru membuat hal-hal di luar program pendidikan. Para orang tua siswa itu marah karena mereka dibebani dengan pungutan-pungutan yang sangat memberatkan. Jumlahnya juga sangat mencekik leher, hingga jutaan rupiah. Padahal, untuk makan saja, saat ini masyarakat sedang berjuang mendapatkan berbagai bantuan sosial. Makanya, perilaku sekolah-sekolah di lingkungan Kemenag ini sangat keterlaluan,” ujarnya.

Abyadi mencontohkan, di MTSN 1 Medan ada kutipan pembayaran uang perpisahan dan uang sewa laptop senilai Rp450.000. “Tapi, kita apresiasi, pihak sekolah sudah sepakat untuk mengembalikannya,”sebut dia.

Sedangkan di MAN 1 Medan ada uang sumbangan komite senilai Rp3.900.000, dan di MAN 2 Model Medan ada uang insidentil Rp1.000.000 hingga Rp1.500.000. Beberapa orangtua siswa dari sejumlah kabupaten kota, juga mengeluhkan pungli di sekolah sekolah lingkungan Kemenag itu.

Dia menyebutkan seluruh kutipan dan sumbangan itu sangat memberatkan orangtua siswa. Apalagi di tengah wabah Covid-19 ini. “Karena itu, ombudsman mengharapkan agar seluruh pungli itu dihentikan. Yang sudah sempat dikutip segera dikembalikan ke orang tua siswa. Sekolah harus menunjukkan empatinya atas penderitaan masyarakat akibat tekanan wabah pandemi Corona ini,” ucapnya.

Meski begitu, dia berharap, aparat penegak hukum segera bertindak bila para pengelola sekolah tersebut tetap membandel dengan terus menyusahkan orang tua siswa dengan praktik pungli. “Polisi atau kejaksaan jangan membiarkan tindakan tindakan yang meresahkan masyarakat seperti ini tetap terjadi,” pungkasnya.
Frans Marbun

Editor      :
Reporter :