Sahroni: Jangan Politisasi SARA dalam Pilkada

Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI dari Fraksi Nasdem, Ahmad Sahroni, mengingatkan seluruh calon kepala daerah yang akan bertarung dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada) agar tak mengorbankan kemajemukan demi kepentingan elektoral yang dapat berujung pada tercabik-cabiknya keutuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Hal ini ditegaskan Sahroni di sela-sela rapat dengar pendapat (RDP) Polri dengan Komisi Hukum DPR yang digelar, Rabu (19/2).

Sahroni lebih jauh mendorong agar calon kepala daerah justru menjaga kondusifitas daerahnya masing-masing dengan mengimbau seluruh warga masyarakatnya untuk matang berpolitik, memilih calon-calon yang memiliki konsep matang dalam membangun daerahnya masing-masing.

Menyangkut isu penolakan pembangunan rumah ibadah, Gereja Santo Josepf, di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Sahroni menekankan agar pemerintah daerah setempat mengedepankan komunikasi dengan pemuka agama sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah. “Dalam kasus ini semua pihak harus menghormati proses hukum dan menunggu putusan peradilan tata usaha negara (PTUN),” ucap Sahroni.

Hal ini menurut Sahroni sejalan dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang mengatakan, kasus penolakan pembangunan Gereja di Tanjung Balai, Karimun, Kepulauan Riau sudah selesai. “Semua pihak sudah sepakat dikembalikan ke proses hukum. Dalam hal ini putusan pengadilan. Jadi jangan ada lagi pihak-pihak yang berusaha menggoreng isu ini yang justru akan menciptakan kericuhan horizontal,” pungkas Sahroni mengingatkan.

Editor      :
Reporter :