Mahfud MD: Usut Aparat yang Terlibat Kasus Djoko Tjandra

Mahfud MD: Usut Aparat yang Terlibat Kasus Djoko TjandraMahfud MD (Foto: SinarHarapan).

KEADILAN- Menko Polhukam Mahfud MD menggelar rapat bersama Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM), Kejaksaan Agung, Mabes Polri dan Badan Intelijen Nasional (BIN) di Kantor Kemenko Polhukam, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2020).

Rapat yang berjalan tertutup tersebut membahas kasus Djoko Tjandra, buronan kasus hak tagih atau cessie Bank Bali sejak 2009 yang merugikan negara hingga Rp 940 miliar.

Mahfud mengatakan, pihaknya meminta agar seluruh institusi yang menangani kasus tersebut segera mengusut dan menindak sejumlah aparat yang terlibat. Bahkan tak hanya diberikan sanksi adminstratif tapi juga secara pidana.

“Para pejabat dan pegawai yang nyata-nyata dan nanti diketahui memberikan bantuan, ikut melakukan langkah kolutif dalam kasus Djoko Tjandra ini, banyak tindak pidana yang bisa dikenakan. Misal pasal 221, 263 dan sebagainya,” kata Mahfud.

Mahfud mengapresiasi langkah yang telah diambil oleh Polri dalam melakukan tindakan terhadap aparat yang terbukti terlibat. Ia berharap, agar tidakan tegas juga dilakukan di institusi lain jika tebukti melakukan pelanggaran dalam kasus Djoko Tjandra.

“Kalau ada yang terlibat di situ, tindakan displin, penjatuhan sanksi disiplin, administratif segara diberlakukan lalu dilanjutkan ke pidananya. Jangan berhenti di disiplin, kalau hanya disiplin kadang dicopot dari jabatan, tiba-tiba dua tahun lagi muncul jadi pejabat, padahal melakukan tindak pidana. Oleh karena itu Polri supaya meneruskan,” tegasnya.

Diketahui, ada tiga Jenderal polisi yang telah dicopot dari jabatannya atas kasus Djoko Tjandra yakni Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo. Prasetijo disebut telah menyalahgunakan jabatannya dengan mengeluarkan surat jalan untuk Djoko Tjandra. Akibat perbuatannya itu, Prasetijo dicopot dan diberi sanksi pidana.

Menyusul dua Jenderal lainnya yakni Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Nugroho Slamet Wibowo. Berdasar Surat Telegram Nomor ST/2076/VII/KEP./2020 tertanggal 17 Juli 2020, Irjen Napoleon Bonaparte dicopot dari jabatannya Kadivhubinter dan dimutasi ke Analis Kebijakan Itwasum Polri.

Posisi Irjen Napoleon digantikan Brigjen Johanis Asadoma yang sebelumnya Wakapolda Nusa Tenggara Timur (NTT). Sementara Brigjen Nugroho Slamet Wibowo dimutasi dari Sekretaris NCB Interpol Indonesia ke Analis Kebijakan Utama Bidang Jianbang Lemdiklat Polri. Nugroho Slamet sebelumnya diduga ikut menandatangani surat penghapusan red notice Djoko Tjandra.

Odorikus Holang

Editor      :
Reporter :