Dalam Persidangan Korupsi, Bupati Labura Akui Terima Uang Ratusan Juta

Dalam Persidangan Korupsi, Bupati Labura Akui Terima Uang Ratusan JutaSuasana persidangan kasus korupsi gasil PBB menghadirkan Bupati Labura Khairuddin Syah Sitorus, sebagai saksi.

KEADILAN – Bupati Labuhanbatu Utara (Labura) Khairuddin Syah Sitorus alias H Buyung, mengakui menerima uang bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2011, senilai Rp545 juta.

Namun, walaupun mengakui telah menerima uang itu, orang nomor satu di Labura ini telah mengembalikannya ke kas Pemkab Labura. Untuk diketahui, H Buyung hadir menjadi saksi dalam perkara korupsi hasil PBB Tahun 2011 yang dilakukan oleh mantan Kepala Dinas (Kadis) Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Labura, Ahmad Fuad Lubis (53), Armada Pangaloan (53) selaku Kabid Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Labura Tahun 2013 dan Faizal Irwan Dalimunte selaku Kadis Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Labura Tahun 2014 dan 2015.

“Uang itu tidak semuanya sama saya, 40 persen dari uang itu ada sama wakil bupati, namun sudah kami kembalikan ke kas Pemkab,” katanya kepada majelis hakim yang diketuai Sri Wahyuni.
Sidang digelar di Ruang Cakra 8 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (24/8) sore.

Menurut dia, hal tersebut sudah tertuang di SK bupati yang ditandatanganinya.

“Sebelum SK yang tahun 2013 itu dibuat, kami terlebih dahulu berkonsultasi ke Dirjen Keuangan, ada rekamannya bahwa itu diperbolehkan,” ujarnya.

Di sela pernyataannya itu, hakim anggota Syafril Batubara menanyakan ide siapa yang membuat SK seperti itu.

“Itu ide siapa? soalnya keterangan Sekda kemarin tahun 2012 belum ada SK ini,” tanya Hakim Syafril yang langsung ditimpal oleh H Buyung dengan mengatakan pembentukan SK tersebut adalah ide dari Fuad Lubis, selaku Kadis Pendapatan Kabupaten Labura.

“Kamu tau apa isi SK yang kamu tandatangani itu?”tanya hakim kembali.
Namun, Bupati Labura tersebut mengaku isi SK tersebut tidak diingatnya. “Saya tidak ingat pak,” ujarnya.

Mendengar jawaban itu, Hakim kembali bertanya kepada penguasa Labura itu. “Kamu tadi bilang sudah dikembalikan, kamu tau kalau dua orang ini juga sudah mengembalikan uangnya?” tanya hakim kembali.

Lagi-lagi, Bupati Labura itu tidak mengetahuinya. “Tidak tau pak,” katanya menjawab pertanyaan hakim.

Mendengar jawaban itu, hakim dalam persidangan itu menegaskan, meski Bupati tersebut sudah mengembalikan uang itu, tidak tertutup kemungkinan bisa dijadikan tersangka.

“Ya sudah berarti bisa dijadikan tersangka, meskipun sudah mengembalikan uangnya, betul pak jaksa?” tanya hakim kepada jaksa.

Di luar persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hendri Robertson menyatakan, bahwa tidak menutup kemungkinan Bupati Labura juga akan dijadikan tersangka.

“Bisa jadi, tidak menutup kemungkinan,” katanya.

Saat ditanyakan kapan penetapan itu dilakukan, Hendri meminta agar wartawan bertanya langsung kepada penyidik Polda Sumut.

“Tanyakan ke penyidik Polda ya,” pungkasnya.

Seusai sidang, H Buyung enggan berkomentar. Dirinya hanya bergegas keluar dari gedung PN Medan meninggalkan para wartawan.

Diketahui dalam dakwaan JPU, ketiga terdakwa diadili dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Labura Tahun Anggaran 2013-2015.

“Ketiga terdakwa melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara senilai Rp 2,1 miliar,” ucap jaksa.

Menurut Jaksa, perbuatan ketiga terdakwa dan Kharuddin Syah selaku Bupati Labura pada tahun 2014 dan 2015 adalah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara.

Sesuai dengan hasil audit BPKP Perwakilan Sumut di Medan melalui Surat Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sumut Nomor: R-49 / PW.02/5.1/2019 tanggal 20 September 2019, Negara mengalami kerugian senilai Rp2,1 miliar.

Atas perbuatannya ketiga terdakwa diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.

Marulitua Tarigan

Editor      :
Reporter :