Skandal Pelarian Joker: Mengapa Pinangki Dipilih (1)

Skandal Pelarian Joker: Mengapa Pinangki Dipilih (1)Syamsul MD (wartawan senior yang sudah 17 tahun meliput di kejaksaan)

Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah menetapkan Pinangki Sirna Malasari (PSM) sebagai tersangka penerima suap. Penyidik menduga yang bersangkutan menerima suap Rp7.5 miliar dari Djoko Tjandra. Oknum jaksa ini pun sudah ditahan oleh jaksa institusinya sendiri.

Seperti diketahui, Djoko Tjandra diam-diam masuk ke Indonesia tanpa diketahui aparat penegak hukum Indonesia. Padahal yang bersangkutan buronan jejaksaan dan belum dieksekusi dalam perkara korupsi cessie Bank Bali. Dan kedatangannya ke Indonesia secara diam-diam tersebut untuk mengurus peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Hal paling menarik dan selalu menjadi pertanyaan publik adalah mengapa oknum Jaksa Pinangki yang disuap oleh Djoko Tjandra untuk urusan PK.

Pinangki, sebelum dicopot dari jabatannya, hanya seorang Kepala Sub Bagian di Biro Perencanaan pada Jaksa Agung Muda Pembinaan. Logikanya, jika untuk mengamankan PK, Djoko Tjandra semestinya menyuap jaksa yang memiliki kewenangan terkait PK perkara korupsi. Dan secara struktural, jabatan kejaksaan yang terkait dengan urusan PK adalahJaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) melalui Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi (Uheksi).

Kembali ke pertanyaan, mengapa Djoko Tjandra – pengusaha papan atas, pemilik Hotel Mulia dan sudah biasa punya koneksi dengan elit – menyuap Pinangki yang hanya jaksa biasa dengan jabatan rendah serta tak terkait urusan PK. Bahkan, suapnya bukan Rp7.5 miliar, karena konon proposal yang diajukan Pinangki sampai angka 100 juta dolar AS atau sekitar Rp450 miliar.

Untuk membuka misteri ini, tentu kuncinya ada di tangan Djoko Tjandra sebagai penyuap dan Pinangki sebagai penerima suap. Konon kabarnya juga, kunci ini juga dipegang oleh seseorang bernama R yang menjadi penghubung Djoko Tjandra dengan Pinangki. Dan, R ini yang dikenal sebagai Markus alias makelar kasus, konon pula yang meyakinkan Djoko Tjandra alias Joker untuk menggunakan Pinangki.

Saat tulisan ini dibuat, perkara Pinangki masih di tahap penyidikan. Dan misteri mengapa Pinangki dipilih Joker tentu ada di tangan penyidik. Syaratnya, jika penyidik memeriksa Joker, Pinangki dan R lalu menanyakan mengapa suap diberikan kepada Pinangki untuk urusan PK tersebut. Padahal Pinangki di Kejagung hanya jaksa berpangkat rendah diantara ‘lautan bintang’ di markas besar korps adhyaksa tersebut. Dengan demikian terungkap kekuatan apa yang dimiliki Pinangki sehingga ia menjadi titik paling penting yang harus ‘diurus’ Joker untuk mengamankan PK perkaranya di kejaksaan.

Namun dugaan tujuan ‘pengurusan’ Pinangki oleh Joker untuk mengamankan proses PK agar ‘tak dilawan secara serius’ oleh kejaksaan seperti termentahkan oleh pernyataan Direktur Penyidikan Jampidsus, Febrie Ardiansyah. Menurut Febrie yang mengendalikan penyidikan Pinangki, suap Joker untuk mengurus Fatwa Mahkmah Agung. Tentang farwa apa, Febrie belum menjelaskan.

Penjelasan Febrie ini tentu seperti menambah misteri baru. Sebab pernyataan seperti ‘melempar’ bola panas ke Mahkamah Agung membuat publik bertanya, kekuatan sebesar apa yang dimiliki Pinangki sehingga ia dipakai oleh Joker untuk mengurus fatwa dengan biaya hampir setengah triliun?

Sampai disini, misteri mengapa Pinangki yang dipilih Joker mungkin masih misteri. Namun nasehat seorang mantan pejabat penting kejaksaan saat diskusi dengan penulis mungkin perlu dipertimbangkan oleh insan adhyaksa. “Kepentingan negara dan institusi harus lebih diutamakan.”

Tabik.

Penulis: Syamsul MD (wartawan senior yang sudah 17 tahun meliput di kejaksaan)
Editor      :
Reporter :