Kerjasama Kejagung dan Pindad, Ini Isinya

Kerjasama Kejagung dan Pindad, Ini Isinya

KEADILAN – Kejaksaan RI dan PT Pindad sepakat menandatangi nota sepahaman di Bandung,Jumat 28 Agustus 2020. Nota kesepahaman ini meliputi Kerjasama dan Koordinasi Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

Delegasi Kejaksaan RI dipimpin Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi dengan anggota sejumlah Jaksa Agung Muda. Sedangkan delegasi PT Pindad dipimpin Dirut Abraham Mose dengan didampingi para direksi lainnya.

Nota kesepahaman dilaksanakan sebagai bentuk sinergi antara instansi pemerintah dengan BUMN untuk saling membantu dan memberikan nilai tambah. Salah satunya dalam penanganan masalah Datun (Perdata dan Tata Usaha Negara) dan pengembalian aset-aset negara.

Sebelum rombongan memasuki ruang aula PT Pindad, sebagai langkah protokol kesehatan, PT Pindad melakukan Rapid Test Covid-19 kepada seluruh tamu undangan yang hadir menyediakan hand sanityzer dan masker, serta membatasi peserta yang hadir untuk menciptakan physical distancing selama acara berlangsung.

Dalam sambutannya, Direktur Utama PT Pindad berharap kerjasama ini akan dapat membawa manfaat dengan prinsip saling menguntungkan kedua belah pihak.

Pada saat bersamaan juga menandatangani empat perjanjian kerjasama dengan empat satuan kerja dibawah kendali empat pejabat eselon satu Kejaksaan RI.

1. Jaksa Agung Muda Pembinaan, dalam bidang optimalisasikegiatan pemulihan aset.
2. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, yang meliputi bidang pengamanan pembangunan strategis dan pelacakan asset
3. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dalam bidang perdata dan tata usaha Negara
4. Badan Pendidikan dan Pelatihan, dalam bidang pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

Sementara itu Wakil Jaksa Agung membacakan sambutan tertulis Jaksa Agung. Isinya, ucapan terima kasih atas terealisasinya nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara beberapa jajaran Kejaksaan Agung RI dan PT Pindad.
Prosesi ini merupakan langkah monumental, sebagai bentuk kesadaran dan pemahaman kita semua, bahwa jalinan kerja sama sinergis, kolaboratif, dan lintas sektoral adalah merupakan upaya yang niscaya dibutuhkan untuk saling melengkapi di tengah kelebihan dan keterbatasan masing-masing lembaga.

“Berkenaan dengan itu, Kejaksaan memandang penting, setiap kali dibuatnya Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dengan banyak pihak, sebagaimana yang sedang kita lakukan saat ini. Hal ini tentunya dilatarbelakangi dan didorong kesadaran untuk membangun kemajuan bersama, terlebih untuk turut berkontribusi memastikan keberhasilan PT Pindad dalam melaksanakan usaha terpadu di bidang peralatan pertahanan dan keamanan untuk mendukung pembangunan nasional, serta secara khusus untuk mendukung pertahanan dan keamanan negara,” ujar Wakil Jaksa Agung.

Ditambahkan Wakil Jaksa Agung, secara teknis, sinergitas hubungan kerja sama serta koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi meliputi tujuh bidang. Pertama, penanganan masalah perdata dan tata usaha negara yang meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, penegakan hukum, dan tindakan hukum lainnya. Dalam upaya mendukung peran dan fungsi PT Pindad, Jaksa Pengacara Negara siap memberikan jasa Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain baik di dalam maupun di luar pengadilan, terkait berbagai masalah hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh PT Pindad.

Kedua, pengamanan pembangunan proyek-proyek strategis dan penelusuran aset. Kerja sama ini akan fokus pada upaya pencegahan dalam mengamankan pembangunan proyek strategis di lingkungan PT Pindad, agar dapat berlangsung dengan baik, tepat waktu, tepat sasaran, tepat manfaat, tepat anggaran, dan tepat guna. Disamping kerja sama terkait penelusuran aset yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.

Ketiga, pertukaran data, informasi dan/atau konsultasi terkait permasalahan hukum. Melalui kerja sama ini diharapkan masing-masing pihak akan dapat lebih mudah berkoordinasi dan bekerja sama dalam bertukar data, informasi, atau konsultasi terkait permasalahan hukum yang dihadapi PT Pindad.

Keempat, koordinasi dan optimalisasi kegiatan pemulihan aset tetap milik PT Pindad. Melalui kerja sama ini diharapkan akan dilakukan upaya sinergis dalam rangka penyelamatan, pengamanan, dan penata ulang pemanfaatan aset-aset PT Pindad.

Kelima, pemanfaatan produk dan/atau jasa PT Pindad untuk mendukung tugas dan fungsi Kejaksaan RI. Melalui kerja sama ini diharapkan produk dan/atau jasa PT Pindad dapat diberdayagunakan secara optimal, guna menunjang kepentingan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan.

Keenam, Peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Kerja sama ini merupakan upaya untuk meningkatkan kompetensi serta kualitas SDM guna menghadapi berbagai permasalahan hukum. Terlebih membangun kualitas SDM yang dapat mengoptimalisasikan fungsi dan peran masing-masing lembaga secara sinergis.

Ketujuh, bentuk kerja sama lain yang disepakati oleh kedua lembaga. ‚ÄúDengan ruang lingkup sedemikian, saya optimis dan percaya bahwa jalinan kerja sama ini akan mampu menjadi bagian integratif bagi terdukung dan terlaksananya tugas dan fungsi masing-masing pihak secara optimal. Terutama sekali dalam berupaya membantu menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang dihadapi PT Pindad,” ujar Wakil Jaksa Agung RI.

Sebelum mengakhiri sambutan, Wakil Jaksa Agung RI berharap semoga melalui kerja sama ini, Kejaksaan RI dapat turut menjadi bagian untuk mewujudkan tercapainya tujuan PT Pindad yang mampu menyediakan kebutuhan alat utama sistem persenjataan secara mandiri, untuk mendukung penyelenggaraan pertahanan dan keamanan Negara Republik Indonesia.

Selain itu Wakil Jaksa Agung RI. juga mengucapkan terima kasih kepada Para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia yang menyaksikan acaranya ini melalui video conference.
SYAMSUL MD

Share