Ratusan Kepala Desa di Paluta Diperiksa Inspektorat Atas Perintah Polda

KEADILAN – Sebanyak 386 kepala Desa di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) diperiksa Inspektorat atas perintah Polda Sumut. Pemeriksaan terkait penggunaan dana desa Bimbingan Teknis (Bimtek) di zona merah Covid-19.

Pemerikaan tersebut berdasarkan Surat Dirkrimsus Polda Sumut dengan Nomor: K/2989/VIII/Res.3.3/2020/Ditreskrimsus, tertanggal 27 Agustus 2020 dan dikirim ke APIP Inspektorat Paluta.
Kepada wartawan, staf inspektorat Pemkab Paluta, Yuli membenarkan pemeriksaan tersebut berdasarkan surat dari Polda Sumut.

“Saya memeriksa pelapornya (Siddik Siregar) saja sedangkan yang memeriksa para Kepala Desa itu rekan saya yang lain,” kata Yuli kepada wartawan, Kamis (15/10).

x

Menurut dia, pelapor dimintai keterangan atas laporannya sendiri, sekaligus untuk mengetahui isi laporannya. “Kita periksa untuk tahu langsung apa-apa saja yang dilaporkannya, kalau melalui tulisan kan kurang tepat. Makanya pelapor kita panggil dan minta keterangannya langsung, apa yang dilaporkan dikorupsi kegiatan dana desa itu,”sambungnya.

Sementara itu, Siddik Siregar membenarkan dirinya telah diperiksa Inspektorat Pemkab Paluta terkait laporan dugaan korupsi dana desa bimtek di zona merah. “Iya, hari Senin 12 Oktober 2020, kemarin pemeriksaannya, ibu Yuli,”kata Siddik.
Sebegaimana diketahui, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sumut telah menyurati Inspektorat Pemkab Paluta untuk melakukan audit kegiatan Bimtek dana desa tahun 2020.
Surat Dirkrimsus Polda Sumut tersebut bernomor: K/2989/VIII/Res.3.3/2020/Ditreskrimsus, tertanggal 27 Agustus 2020.

“SP2D dari Dirkrimsus Polda Sumut Nomor: K/20710/IX/Was.2.4/2020/Ditreskrimsus tanggal 21 September 2020, juga sudah kita terima sebagai pelapor atas dugaan korupsi anggaran bimtek dana desa Pemkab Paluta,” kata Najir Sarif Siregar SH, kuasa hukum Siddik Siregar, dari Law Office Najir Sarif Siregar & Associates di Medan.

Frans Marbun