Angkat Komut BUMD Mantan Narapidana Korupsi, Bupati Non-aktif Bintan Dilaporkan ke KPK

Angkat Komut BUMD Mantan Narapidana Korupsi, Bupati Non-aktif Bintan Dilaporkan ke KPKM Agus Fajri Ketua GN-PK Kepri saat memasukkan laporan ke KPK, Jumat (20/11/2020). (istimewa)

KEADILAN – Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Provinsi Kepulaun Riau (GN-PK Kepri) Bupati Kabupaten Bintan non aktif Apri Sujadi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain ke KPK, Apri Sujadi yang kini ikut bertarung dalam Pilkada Kabupaten Bintan juga dilaporkan ke Mendagri, Menkopolhukam dan Manpan RB. Tudingannya, perbuatan melanggar hukum penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara.

Ketua Koordinator GNPK Kepri Muhammad Agus Fajri memaparkan sejumlah hal terkait pelaporan Apri Sujadi tersebut. Pengangkatan komisaris di BUMD itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Bintan Nomor: 2621 Y / 2019, tanggal 2 Mei 2019 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bintan Inti Sukses Periode Tahun 2019-2023.

“Laporan sudah kami sampaikan ke KPK dan Mendagri pada Jumat kemarin (20 / 11-2020), dan diterima. Bukti penerimaan laporan pun ada,” kata Agus yang menyambangi Kantor Redaksi Majalah KEADILAN dan keadilan.id di Jakarta, Senin (23/ 11/2020).

Untuk diketahui, (SK) Bupati Bintan Nomor: 2621 Y / 2019, tanggal 2 Mei 2019 itu, mengangkat empat komisaris PT Bintan Inti Sukses. Yakni, Drs. Azirwan, MA sebagai Komisaris Utama, Selamat, SSPt, II Santo, SH, dan Eddy Mulyanto, SE, masing-masing sebagai komisaris.

Pengangkatan itu dituding GN-P bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 54 Tahun 2017 tentang BUMD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor: 37 Tahun 2018 tentang Pergangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD.

Pasal 41 ayat (2) PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD dan Pasal 16 ayat (2) Permendagri Nomor: 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas, atau Anggota Kornisaris, dan Anggota Direksi BUMD, jumlah Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Komisaris sama dengan jumlah Direksi.

“Sejak berdirinya BUMD Bintan, berdasarkan Peraturan Daerah. (Perda) Kabupaten Bintan Nomor: 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan BUMD PT Bintan Inti Sukses, jumlah direksinya hanya satu orang,” kata Agus.

Sementara PP 54 Tahun 2017, Pasal 42, menerangkan bahwa anggota dewan pengawas dan anggota komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Azirwan sendiri sudah menjabat tiga periode. Periode ketiga diangkat Bupati Bintan Apri Sujadi untuk masa jabatan 2019-2023. Hal itu tertuang dalam SK Bupati Bintan Nomor: 262 / V / 2019, tanggal 2 Mei 2019 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris BUMD Perseroan Terbatas Bintan Inti Sukses Periode Tahun 2019 – 2023.

Pengangkatan Azirwan sebagai Komisaris Utama BUMD PT Bintan Inti Sukses, periode pertama 2011-2015 dan periode kedua tahun 2015-2019 pada era Bupati Bintan Ansar Ahmad.

Dipidana Kasus Alih Fungsi Hutan Lindung

Azirwan adalah mantan narapidana korupsi dalam kasus alih fungsi kawasan hutan lindung di Kabupaten Bintan. Kasusnya sempat gempar ketika KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Basement Hotel Ritz Carlton, tahun 2008. Saat itu Azirwan menjabat sebagai Sekreraris Daerah Bintan. Akibat perbuatannya tersebut Azirwan, divonis 2 tahun 6 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta Selatan, tanggal 1 September 2008 lalu.

Pengangkatan Azirwan sebagai komisaris utama di salah satu BUMD juga dinilai GN-PK melanggar aturan Permendagri No. 800/4329/SJ Tahun 2012 tentang Larangan Pengangkatan PNS mantan koruptor dalam jabatan struktural.

Larangan itu dipertegas kembali oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 180 /6867/SJ Tahun 2017 tentang Penegakan Hukum (pemecatan) Terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang berdasarkan keputusan inkrach Pengadilan Tipikor karena melakukan tindak pidana korupsi.

GN-PK menyebut dalam kasus ini merugikan keuangan negara karena sebagai komisaris utama mendapatkan imbalan yang dikeluarkan dari keuangan daerah. Yakni, SK Bupati Bintan Nomor: 1351 W 2012, tanggal 24 Februari 2812 tentang Penetapan Bantuan Operasional Dewan Komisaris BUMD Kabupaten Bintan PT Bintan Inti Sukses.

Gaji bulanan yang diterima komisaris utama sebesar Rp6 juta, sementara untuk komisaris Rp4 juta. gaji tersebut kembali ditambah dengan SK Bupati Bintan Nomor: 2871/ VI / 2020, tanggal 2 Juni 2020 tentang Penetapan Bantuan Operasional Komisaris Utama BUMD Bintan, PT Bintan Inti Sukses. Yaki, Rp 7,5 juta untuk komisaris utama dan Rp5 juta untuk komisaris.

“Dalam kasus itu, untuk periode 2019-2023 diduga tekah merugikan keuangan negara Rp306 juta. rinciannya, Rp102 juta dan Rp204 juta untuk tiga komisaris lainnya,” katanya.

Bahkan, sejak berlakunya PP Nomor 54 Tahun 2017, tanggal 27 September 2017 tentang BUMD, Agus menilai kerugian negara mencapai Rp700 juta lebih. Rinciannya, sebesar Rp 246 juta untuk komisaris utama dan Rp492 juta untuk tiga komisaris lainnya.

Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan

Lebih jauh diuraikan Agus Fajri, pengangkatan komisari di BUMD PT Bintan Inti Sukses ini diduga telah terjadi penyalahgunaan wewenang oleh Bupati Bintan Apri Sujadi. Menurutnya, hal itu sudah melanggar UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah oleh UU Nomor: 20 Tahun 2001, junto PP Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 17 dan 18 tentang Larangan Penyedia Kewenangan.

“Benar, dugfaan jumlah kerugian negara dalam kasus ini tidak besar. Hanya sekitar Rp738 juta, namun melihat banyaknya aturan hukum yang dilanggar. Baik yang bersifat asas umum ketata pemerintahan, administrasi dan bahkan pidana,” terang Agus.

Untuk itu, Agus berharap KPK atau Mendagri segera menindak- lanjuti laporan GN-PK tersebut. Jika hal itu tidaks egera ditindaklanjuti, dapat menjadi preseden buruk dan dapat dicontoh kepala daerah lainnya di Indonesia. “ Ini bisa menurunkan kewibawaan hukum dan kewibawaan pemerintahan pusat itu sendiri ,” pungkas Agus.

Dari berbagai uraian hukum dalam kasus itu, GN-PK Kepri menilai telah terjadi penyalahgunaan kewenangan. “GN-PK Provinsi Kepri, menduga telah terjadi penyalahgunaan kewenangan serta dugaan adanya tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara,” katanya.

Selain ke KPK dan Kemendagri, GN-PK juga telah melaporkan hal itu ke Kementerian Kordinator Politik, Hukum dan Keramanan (Kemenkopolhukam), tepatnya ke bagian Forum Kerja Saber Pungli Menkopolhukam dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Penerus Bonar

Editor      :
Reporter :