Asosiasi Praktisi Hukum Desak Juliari Batubara Dihukum Mati

Asosiasi Praktisi Hukum Desak Juliari Batubara Dihukum MatiJuliari Batubara

KEADILAN-Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan lima tersangka dugaan korupsi bantuan sosial COVID-19 dari lingkungan Kementerian Sosial dan pihak swasta. Tiga tersangka penerima yakni Menteri Sosial Juliari Peter Batubara (JPB) dan dua anak buahnya Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW).

Dua tersangka pemberi suap adalah Ardian IM (AIM ) dan Harry Sidabuke (HS). Kedua pejabat Kemensos diduga menyunat bantuan bansos untuk wilayah Jabodetabek sebesar Rp10 ribu dari nilai paket bantuan sebesar Rp300 ribu. Aliran dananya diduga sampai ke Juliari total Rp17 miliar.

Kriminolog dari Universitas Nasional Bambang Slamet Riyadi mengutip relevansi kasus tersebut dalam sebuah buku yang berjudul Culture of Abuse of Power di Indonesia. Dalam buku tersebut dijelaskan kata Bambang, kebenaran dari beberapa teori kriminologi telah teruji dalam tataran empiris di lembaga negara Indonesia.

“Bahwa budaya penyalahgunaan kekuasaan kecenderungan transmisi budaya korupsi berdampak penderitaan rakyat berkepanjangan khususnya situasi dan kondisi pandemi covid-19. Para pemburu rente serta oligarki di birokrat, eksekutif maupun legislatif, di dasarkan pada moral yang sangat munafik, dalam lembaga negara ini telah terbentuk dalam suatu sistem sejak rezim kolonial,” ujar Bambang saat dihubungi, Senin (7/12/2020).

Bambang yang merupakan Pendiri Pusat PenelItian dan Pengembangan Cendikiawan Indonesia ini juga mengkritisi kinerja KPK. Maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) menunjukan sistem pencegahan dalam tubuh KPK tidak berjalan.

“KPK yang dibentuk untuk pencegahaan terhadap abuse of power yang merugikan orang banyak saat ini belum berhasil. Tindakan pencegahan harus didukung oleh seluruh kompenen bangsa ini. Artinya penerapan dari lima sila-sila Pancasila, bukan retorika belaka, atau pencitraan,” tegasnya.

Sementara Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia Azmi Syahputra meminta para penegak hukum menghukum mati para pemberi dan penerima suap dana bantuan sosial. “Mereka harus dikenakan hukuman mati sebagaimana aturan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tegasnya.

Menurut Azmi, KPK harus terapkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor terhadap para pelaku. Sebab pasal tersebut syaratnya sudah terpenuhi. Dalam hal ini, para pelaku telah melakukan korupsi dalam keadaan negara tengah mengalami pandemi covid-19. Apalagi, keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional yang masuk dalam kategori bencana nonalam.

“Secara yuridis maupun fakta, rangkaian kejahatan ini dilakukan secara sistemik, terorganisir karena uang fee dari paket bantuan sudah diterima berkali-kali dan secara sosiologis tindakan Menteri yang begini mencoreng kewibawaan pemerintah,” katanya.

Azmi menilai korupsi dana bantuan sosial tersebut merupakan bentuk kejahatan sistemik. Artinya para terduga pelaku harus dikenakan hukum mati. “Kejahatan yang sudah sistemik dapat dimusnahkan dengan hukuman mati (asas crimina morte extinguuntur). Ini para gerombolan manusia yang enggak ngerti makna cukup, rakus, sadis dan virusnya sudah parah sehingga tidak ada tawaran lagi bagi mereka,” katanya.

Azmi pun mendorong KPK supaya semakin terarah mengembangkan secara objektif keterangan para saksi dan bukti-bukti dalam penyusunan berita acara pemeriksaan dan dakwaan dengan lebih berani menerapkan hukuman mati.

“Kalau KPK masih menerapkan klausul hukuman berupa tindak pidana suap yang ancamannya masih dengan sanksi badan dan denda maka tidak akan pernah habis para koruptor. Justru semakin tumbuh subur di era covid ini karena berlindung dibalik atas nama kebijakannya,” tukasnya.

Diketahui KPK menjerat tiga orang penerima suap yakni Juliari dan dua anak buahnya dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan penyuap dijerat melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kelima tersangka saat ini sudah ditahan oleh KPK.

Odorikus Holang

Editor      :
Reporter :