Presisi Tanpa Pam Swakarsa

Presisi Tanpa Pam SwakarsaAnggota Fraksi PKS Mardani Ali Sera

Bismillah, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listyo Sigit Prabowo dalam beberapa kesempatan menyatakan akan mengaktifkan kembali pam swakarsa. Kapolri perlu melihat bahwa memori publik terkait pam swakarsa belum hilang karena dulu dijadikan alat utk membungkam suara kritis. Sudahkan sesuai dengan konsep Presisi (prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan) ?

Dalam sejarahnya, Pam Swakarsa adalah pihak yang terlibat pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) berat seperti Tragedi Semanggi I dan II. Istilah tersebut dapat menjadi momok dan mengorek luka masa lalu.

Terlebih sampai sekarang janji pemerintah untuk menuntaskan kasus HAM masa lalu belum terealisasi. Hal Ini bisa jadi ketakutan di masa depan terkait Pam Swakarsa. Saat ini pun masyarakat kerap mendapatkan tindakan represif dari aparat penegak hukum ketika menyuarakan aspirasinya.

Catatan KontraS, ada 1500 aduan kekerasan aparat saat demo Undang-undang Cipta Tenaga Kerja (UU Ciptaker). Mengembalikan kepercayaan publik terlebih dahulu merupakan ‘pekerjaan rumah’ atau PR utama agar kepolisan yang lebih humanis dapat hadir. Apa lagi tidak ada urgensi untuk membentuk pam swakarsa karena Indonesia tidak sedang dalam situasi konflik.

Dalam Peraturan Kapolri (Perkap) No 4/2020 tentang Pengamanan Swakarsa juga belum jelas bentuk pembinaan seperti apa yang akan Polri lakukan. Tanpa pengawasaan maupun pembinaan yang jelas, dikhawatirkan mengusik rasa aman publik. Belum tentu ada jaminan mereka bekerja sesuai dengan tugas-tugas yang diamanatkan.

Salah satu bentuk kepolisian yang modern yakni memaksimalkan partisipasi masyarakat. Diantaranya respon cepat dalam menangani segala bentuk laporan yang masuk dan ini urgensi yang mesti dipikirkan. Kehadiran Polri yang cepat, mudah dihubungi serta memberikan keadilan bagi semua amat diperlukan masyarakat ditengah pandemi

Apa turunannya? Maksimalkan agenda rutin masyarakat untuk menjadi wadah visi misi Polri yang Presisi, di antaranya Musrenbang, Rembuk Desa dan lain-lain. Dekati masyarakat tanpa menjadi bagian pencipta ‘kelompok’ baru. Lalu optimalkan unsur-unsur dalam masyarakat yang sudah ada untuk pengkondisian lingkungan. Program ‘Kampung Tangguh’ yang baru dan sedang berjalan bisa ditingkatkan dengan lebih menngikat dan melibatkan unsur masyarakat seperti RT,RW, LMK, FKDM dan lainnya.

Penulis : Mardani Ali Sera (Ketua DPP PKS, Wakil Ketua BKSAP DPR-RI dan Anggota Komisi II DPR-RI)

Editor      :
Reporter :