Pemprov Banten Berlakukan PPKM Berbasis Mikro

Pemprov Banten Berlakukan PPKM Berbasis MikroGubernur Banten Wahidin Halim. (Odie Krisno)

KEADILAN – Pemerintah Provinsi Banten menerapkan status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro mulai dari 9 s/d 22 Februari 2021.

Hal tersebut tertuang dalam Instruksi Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang PPKM dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran virus Corona.

Pemberlakukan status baru untuk pencegahan Covid-19 ini merupakan kepanjangan dari instruksi Pemerintah Pusat yang memutuskan menaikan status PPKM menjadi PPKM berbasis mikrozonasi. Berbeda dari sebelumnya, PPKM berbasis mikro kali ini akan diberlakukan pada level lebih rendah, yakni Desa/ Kelurahan hingga tingkat RT/RW.

“PPKM Mikro, secara teknis kita dorong. Membentuk posko-posko di Desa/Kelurahan yang digerakkan oleh Kepala Desa dan Lurah pada daerah zona merah,” ungkap Gubernur Banten WH kepada wartawan usai Penyerahan LKPD Provinsi Banten Tahun 2020 di di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten di Kabupaten Serang kemarin.

“Di Provinsi Banten, wilayah Zona Merah di Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan,” tambahnya.

Gubernur optimistis, penerapan PPKM Mikro efektif untuk menekan penyebaran Covid-19 karena saat ini telah terjadi pergeseran klaster dari perkantoran ke keluarga.

Sebagai informasi, dalam instruksi Gubernur Banten terkait PPKM berbasis mikro ini tercatat bahwa Gubernur Wahidin Halim mengintruksikan dengan khusus kepada Bupati Tangerang, Walikota Tangerang, dan Walikota Tangerang Selatan, untuk mengatur PPKM yang berbasis mikro yang selanjutnya disebut PPKM Mikro sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19.

Odie Krisno

Editor      :
Reporter :