Terkait Bulog akan Jadi Badan Pangan Nasional, Pengamat Pertanian: Sebaiknya Bentuk Badan Pengelola Tersendiri

Terkait Bulog akan Jadi Badan Pangan Nasional, Pengamat Pertanian: Sebaiknya Bentuk Badan Pengelola TersendiriGuru Besar Univ. Unika-Medan Santo Thomas Posman Sibuea

KEADILAN – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyuarakan agar Pemerintah segera mendirikan Badan Pangan Nasional (BPN). Adalah anggota Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo menyebut dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, bahwa pendirian lembaga negara penunjang pangan ini sudah memiliki payung hukum sejak tahun 2012 lalu. Dan, DPR menginginkan agar Perum Bulog yang menanganinya. Namun, pengamat pertanian tidak sependapat.

Firman menjelaskan, dalam UU tersebut jelas bahwa Pemerintah harus membentuk sebuah lembaga negara yang menangani bidang pangan yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Bahkan, lanjut politisi Partai Golkar ini, UU mengamanatkan lembaga negara ini terbentuk selambat-lambatnya tiga tahun setelah UU ini disahkan pada Tahun 2012 lalu.

“Amanat UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yakni membentuk suatu lembaga negara yang menangani bidang pangan yang bertanggung jawab langsung kepada presiden,” kata Firman kepada Keadilan melalui saluran komunikasi pada Selasa (9/2/2021).

Menurut Firman, kewenangan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau Perum Bulog perlu ditingkatkan menjadi lembaga pangan nasional yang bertanggung jawab langsung presiden. Sehingga Bulog, terang Ia, punya kesetaraan dengan lembaga lain sehingga mudah untuk koordinasi. Ia juga menjelaskan, kondisi Bulog saat ini hanya Perum yang mempunyai tanggung jawab sosial sekaligus berorienasi pada profit atau mencari keuntungan.

“Berikan kewenangan lebih pada Bulog yang bertanggung jawab langsung ke presiden,” katanya.

Sementara itu, Pengamat Pertanian dan Guru Besar Ilmu Pangan Universitas Katolik Santo Thomas Medan Posman Sibuea mengatakan, dirinya tidak setuju bila Perum Bulog akan diubah menjadi Badan Pangan Nasional. Alasannya, Bulog selama ini sudah nyaman dengan statusnya sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Bulog selama ini sudah masuk dalam budaya BUMN dan sebaiknya bentuk lembaga baru dan biarkan Bulog tetap menjadi BUMN,” tulis pesan singkat Posman pada Rabu (10/2/2012).

Namun, Posman sepakat dengan DPR soal rencana pembentukan Badan Pangan Nasional harus segera terealisasi untuk koordinasi dan tata kelola pangan di tanah air. Menurut, dia terlalu banyaknya kewenangan lintas sektoral kementerian yang mengurusi pangan membuat masalah pangan di Indonesia sulit teratasi dengan cepat.
Perlu diketahui, saat ini DPR sudah membentuk Panitia Kerja Pemantauan dan Peninjauan UU Pangan untuk merealisasikan pembentukan lembaga negara ini.

Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR, Marwan Jafar, meminta pemerintah segera membentuk Badan Pangan Nasional untuk mencegah meluasnya dampak defisit pasokan kebutuhan pokok. Ia berharap, Badan Pangan Nasional nantinya memiliki tugas yang berbeda dengan Perum Bulog sehingga keduanya bisa saling menguatkan fungsi.
“Badan Pangan Nasional berfungsi sebagai regulator, sedangkan Bulog bisa berperan sebagai operator,” tutur Marwan dalam keterangannya, Sabtu, (2/5/2020).

Junius Manurung