Ketau MA Dikukuhkan Jadi Guru Besar Tidak Tetap Undip

Ketau MA Dikukuhkan Jadi Guru Besar Tidak Tetap UndipKetua MA dilantik menjadi guru besar tidak tetap di Undip. Foto: Humas PN Jakarta Pusat

KEADILAN- Universitas Diponegoro (Undip) mengukuhkan Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin sebagai Guru Besar tidak tetap bidang Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Undip, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (11/2/2021).

Syarifuddin dinilai memiliki kompetensi yang unggul sebagai seorang praktisi dan teoritisi ilmu hukum pidana yang berguna bagi Fakultas Hukum Undip.

“Sebagai Ketua Mahkamah Agung, Prof. Muhammad Syarifuddin telah banyak mengembangkan pemikiran dan langkah-langkah progresif dan inovatif yang menunjukkan kapasitas dan kompetensinya yang luar biasa,” kata Rektor Undip Yos Johan Utama di Kampus Undip.

Yos menuturkan bahwa Ketua MA Profesor Syarifuddin telah menginisiasi keluarnya pedoman pemidanaan bagi pelaku tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara melalui penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020.

Beleid itu mengatur tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurutnya, peraturan itu sangat subtansial dan patut diapresiasi oleh semua pihak.

Langkah tersebut dinilai sebagai langkah progresif yang ingin memberikan pedoman pemidanaan yang proporsional, akuntabel, rasional, dan berkeadilan. Dalam Perma ini dibuat pengkategorian nilai kerugian keuangan negara menjadi paling berat, berat, sedang dan ringan.

“Kategori ini diharapkan hakim memiliki kesamaan ukuran, sehingga mengurangi kemungkinan munculnya disparitas pemidanaan,” tegas Yos.

Selain itu, Yos mengungkapkan bahwa semasa menjadi Ketua MA,  Syarifuddin berhasil mengembangkan sistem peradilan daring (online) dalam perkara pidana lewat Perma Nomor 4 tahun 2020.

Di mana pada saat ini, Indonesia sedang berjuang melawan virus Covid-19, sistem ini mampu meminimalisasi kontak antar pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan perkara pidana yang berpotensi menyebarkan Covid-19.

“Ini adalah langkah yang tepat, efektif dan efisien,” ucap Yos.

Terakhir, selama berkarir, Ketua MA itu juga memiliki keterlibatan dalam pengembangan berbagai sistem aplikasi peradilan yang menunjang misi pembaruan peradilan modern di Indonesia.

Salah satunya adalah pengembangan aplikasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu, pengembangan Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIPERMARI), dan pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS).

AINUL GHURRI

Editor      :
Reporter :