KPK Perkuat Fungsi Korsup 

KPK Perkuat Fungsi Korsup Gedung Merah Putih KPK. Foto: detik.com

KEADILAN- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pertemuan dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan DKI Jakarta, serta perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta.

Pertemuan tersebut dilakukan, guna memperkuat kerja sama koordinasi supervisi (korsup) pemberantasan korupsi dengan aparat penegak hukum (APH) dan lembaga pemeriksa di Provinsi DKI Jakarta. Koordinasi tersebut digelar secara virtual dua hari sejak Senin, 15 Februari 2021 hingga hari ini.

“Untuk tugas koordinasi dan supervisi, KPK berwenang mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, serta berwenang mengawasi, meneliti, atau menelaah instansi yang tugas dan wewenangnya berkaitan dengan pemberantasan tipikor,” kata Direktur Korsup Wilayah II KPK Yudhiawan Wibisono.

Berdasarkan data aplikasi Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK, rata-rata skor MCP Pemprov DKI Jakarta di tahun 2020 adalah 76 persen. Skor ini menurun dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 91 persen.

Yudhi menerangkan, skor MCP bersumber dari delapan area intervensi yakni optimalisasi penerimaan daerah, manajemen aset daerah, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), manajemen aparatur sipil negara (ASN), dan penguatan aparat pengawas internal pemerintah (APIP).

Terkait penertiban aset, Yudhi menyebutkan bahwa data KPK menunjukkan sertifikasi aset Pemprov DKI Jakarta di 2020 mencapai 26 bidang tanah, seluas 33.992 meter persegi, senilai Rp3,08 miliar.

Selain itu, dalam usaha penertiban prasarana, sarana, dan utilitas, Pemprov DKI telah mengambil-alih 73 lokasi, seluas 1.554.095 meter persegi, senilai Rp23,51 triliun.

“Terkait penagihan piutang pajak daerah, KPK telah mendampingi Pemprov DKI Jakarta menagih piutang pajaknya yang mencapai Rp774,57 miliar di tahun 2020,” jelasnya.

Lebih lanjut Yudhi mengatakan, KPK telah berkoordinasi dengan salah satu Badan Umum Milik Daerah (BUMD) di DKI Jakarta.

Hal itu untuk mendorong evaluasi perjanjian kerja sama (PKS) antara BUMD dengan pihak ketiga, agar isi perjanjian PKS bisa menguntungkan BUMD.

Pada kesempatan itu, Kepala Kejati DKI Jakarta Asri Agung Putra menyampaikan kesiapannya bekerja sama dengan KPK dalam pelaksanaan fungsi korsup pemberantasan Tipikor.

“Kejati siap bersinergi dengan KPK dalam program pemberantasan korupsi di Pemprov DKI Jakarta,” janji Asri.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan DKI Jakarta Pemut Aryo Wibowo juga menyampaikan  dukungannya terkait korsup KPK, karena masih beririsan dengan tugas BPK.

“Untuk Pemprov Jakarta, konsentrasi kami pada dukungan peningkatan pendapatan, manajemen aset, dan mendorong kontribusi BUMD pada Pemprov DKI atau setidaknya tidak membebani pemprov,” ujar Aryo.

Dukungan serupa juga diutarakan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Samono.

“Kami siap mendukung. Secara umum, kaitannya dengan korsup KPK, core (tugas utama) BPKP lebih banyak ke pencegahan, termasuk juga membantu mengungkap beberapa kasus. Terkait pencegahan, semua bidang yang ada di kami terlibat untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan,” pungkas Samono.

AINUL GHURRI

Editor      :
Reporter :