Pimpinan Legislatif Masuk Struktur MES, Kapuslit LIPI: Hanya Akan Nambah Masalah

Pimpinan Legislatif Masuk Struktur MES, Kapuslit LIPI: Hanya Akan Nambah MasalahKapuslit LIPI Firman Noor

KEADILAN-Nampaknya Pemerintah melupakan penerapan Trias Politica dalam penyusunan stuktur kepengurusan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Organisasi nirlaba milik negara yang diketuai Menteri BUMN Erick Thohir mengikutsertakan Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua MPR Bambang Soesatyo sebagai Dewan Pembina MES.

Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor mengatakan masuknya pimpinan legistif ke dalam struktur eksekutif hanya akan menambah masalah saja.
“Saya kira ini hanya akan menambah problem. Check and balance yang termuat dalam prinsip Trias Politica tidak akan berjalan. Harusnya dihindari yang begitu, hanya akan memperburuk check and balance yang sebelumnya memang sudah terganggu,” kata Firman pada Keadilan, Rabu (3/3/2021).

Apabila mereka (Puan Maharani dan Bambang Soesatyo) masuk dalam struktur MES melalui jalur partai politik, Firman menilai itu biasa-biasa saja karena bagian dari koalisi yang melakukan check and balance seperti di layaknya di parlemen. Walaupun petinggi legislatif tersebut hanya menjadi ketua dewan pembina di organisasi eksekutif, Ia menyebut hal tersebut tak elok karena Indonesia adalah negera demokrasi yang menganut Trias Politica dan mengandung simbolisasi.
“Tapi kalau simbolnya ketua, saya kira ini seenaknya. Meskipun Ketua DPR atau MPR sebagai simbol negara dan Presiden sebagai simbol pemerintah, saya lihat kartelnya semakin kelihatan. Hal seperti jangan dibiasakan, karena kurang elok,”terang Firman.

Firman menyebut Indonesia menjadi satu-satunya negara demokrasi yang ketua parlemennya menjadi barian dari eksekutif. “Yang saya tahu seperti AS yang menerkan sistem presidensil, presiden mengangkat menteri dari partai lawan. Semi presidensil, juga seperti itu, paling hanya sekedar itu. Tidak pernah ketua parlemen menjadi barisan dari eksekutif,” tegas Firman.

Dapat diketahui, Konsep trias politika adalah Teori pemisahan kekuasaan negara yang mesti dipisahkan menjadi beberapa bagian.Dengan pemisahan orang dan fungsinya, menjadikan kekuasaan tidak mutlak dan memungkinkan di antara bagian saling bekerja sama.Kekuasaan yang diberikan absolut pada seseorang atau lembaga, berpotensi terjadi penyalahgunaan dalam praktiknya.

Trias politika sering ditemukan pada negara yang menganut demokrasi, termasuk Indonesia. Namun pada perjalanannya, teori yang dicetuskan oleh Montesquieu, mengalami pengembangan dalam praktiknya. Pembagian kekuasaan tidak terbatas pada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Junius Manurung

Editor      :
Reporter :