KPK SP3 Kasus BLBI, Mahfud MD: Itu Urusan MA

KPK SP3 Kasus BLBI, Mahfud MD: Itu Urusan MAMenteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD.

KEADILAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan surat penghentian penyidikan perkara (SP3) penerbitan surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap obligor Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI). Dengan penerbitan SP3 ini, secara otomatis KPK melepas status tersangka yang sempat disematkan kepada pemilik BDNI Sjamsul Nursalim dan istrinya, Ijtih Nursalim.

Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan, penanganan kasus BLBI selama ini menunggu keputusan Mahkamah Agung (MA). Keputusan tersebut kata Mahfud untuk melihat kebenaran proses penanganannya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Dana BLBI itu selama ini baru berupa jaminan surat, jaminan uang, jaminan deposito dan sebagainya yang belum dieksekusi menunggu keputusan MA apakah di dalam penanganannya benar apa tidak. Sekarang sudah membuat keputusan yang tidak kita tolak. Itu urusan MA,” ujar Mahfud kepada wartawan di Jakarta, Senin (12/4/2021).

Namun Mahfud menyarankan kepada pihak yang mempersoalkan kasus tersebut supaya lapor langsung ke KPK. “Bahwa ada masyarakat yang mempersoalkan itu, silahkan lapor ke KPK. Tapi bagi pemerintah kebijakan BLBI tahun 1998, itu sudah selesai, dianggap benar meskipun negara rugi karena situasi waktu itu menghendaki itu,” katanya.

Saat ini kata Mahfud, pihak fokus mengurus hak perdatanya. Sebab kasus tersebut berawal dari persoalan perdata. Sementara MA sendiri sudah memutuskan bahwa kasus BLBI tidak mempunyai unsur pidananya.

“Sekarang hak pedatanya kita tagih. Karena semula ini kan perjanjiian perdata. Sudah tidak ada pidananya kata MA, ya kita kembali ke Perdata kita,” tegasnya.

BLBI merupakan skema pinjaman yang diperuntukan oleh Bank Indonesia kepada bank yang mengalami masalah likuiditas saat krisis moneter 1998. BI menyalurkan dana BLBI senilai Rp147,7 triiun kepada 48 bank pada 1998 berdasarkan perjanjian dengan IMF untuk mengatasi krisis.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut alasan penerbitan SP3 untuk Sjamsul dan Ijtih Nursalim berdasarkan putusan kasasi yang dijatuhkan Mahkamah Agung (MA) terhadap mantan Kepala Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung.

“Putusan MA atas kasasi Nomor: 1555 K/Pid.Sus/2019 tanggal 9 Juli 2019 dengan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana, dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging),” ujar Alex di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (31/3/2021).

Dalam dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum pada KPK disebutkan jika Syafruddin melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Sjamsul dan Itjih. Perkara yang menjerat Syafruddin ini merupakan acuan KPK menjerat Sjamsul dan Ijtih.

Lantaran Syafruddin divonis lepas oleh MA, maka unsur penyelenggara negara dalam perkara sudah tidak ada. Sjamsul dan Itjih merupakan pihak swasta. “KPK berkesimpulan syarat adanya perbuatan penyelenggara negara dalam perkara tersebut tidak terpenuhi,” kata Alex.

Odorikus Holang

Editor      :
Reporter :