Segini Uang Suap Bansos untuk Juliari Batubara 

Segini Uang Suap Bansos untuk Juliari Batubara 
Mantan Mensos Juliari P Batubaru menjalani sidang sebagai terdakwa kasus suap bansos di Pengadilan Tipikor Jakarta. Foto: keadilan/AG

KEADILAN- Mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara didakwa menerima suap senilai total Rp32,4 miliar dari para vendor penyedia bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020.

Beberapa vendor yang diduga memberikan suap kepada Juliari di antaranya PT Pertani, PT Mandala Hamonganan Sude dan PT Tigapilar Agro Utama.

“Patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya,” kata jaksa KPK M Nur Aziz di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (21/4/2021).

Jaksa menjelaskan, uang sebesar itu dia terima melalui perantara Pelaksana Tugas Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Kementerian Sosial sekaligus kuasa pengguna anggaran (KPA), Adi Wahyono dan pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek pengadaan bansos Covid-19, Matheus Joko Santoso.

Secara rinci, Juliari menerima uang dari konsultan hukum Harry Van Sidabukke sebesar Rp1,28 miliar. Direktur Utama PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja sejumlah Rp1,95 miliar. dan rekanan penyedia bansos Covid-19 lainnya senilai Rp29,25 miliar.

Pemberian uang oleh Harry terkait dengan penunjukan PT Pertani  dan PT Mandala Hamonangan Sude sebagai penyedia bansos Covid-19.

“Terdakwa selaku Menteri Sosial RI sekaligus pengguna anggaran di Kemensos RI mengetahui atau patut menduga-duga uang tersebut diberikan karena terkait dengan penunjukan (sejumlah vendor) dalam pengadaan bansos sembako,” terang jaksa.

Uang puluhan miliar rupiah tersebut, dipakai Juliari untuk kepentingan pribadi dan memenuhi kegiatan operasionalnya selama menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Atas dugaan tindak pidana tersebut, Juliari didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

AINUL GHURRI

 

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •