Tolak Restrukturisasi, Nasabah Gugat PKPU Asuransi Jiwasraya

Tolak Restrukturisasi, Nasabah Gugat PKPU Asuransi Jiwasraya
Sidang perdana PKPU antara nasabah dan PT Asuransi Jiwasraya. Foto: keadilan/AG

KEADILAN- Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menggelar sidang perdana Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) antara nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) melawan perusahaannya.

Dalam sidang pertama ini adalah memperlihatkan dan pemeriksaan legalitas pihak pemohon.

Sebelumnya, dua nasabah polis asuransi Jiwasraya melayangkan gugatan permohonan ke Pengadilan Niaga Jakarta.

Gugatan dengan nomor 170/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt.Pst itu diajukan oleh Ruth Theresia selaku pemohon I dan Tommy Yoesman selaku pemohon II.

Kuasa hukum pemohon Frengky Richard Mesakaraeng mengatakan, alasan kliennya mengajukan PKPU adalah menolak skema restrukturisasi polis yang ditawarkan Jiwasraya Mantap Plus.

Menurutnya, skema restrukturisasi itu dinilai merugikan kliennya. Lebih lanjut, sejak 2019 PT Asuransi Jiwasraya belum membayar tiga polis kliennya sebesar Rp 5 miliar. Mestinya uang sebanyak itu sudah cair pada 2019 lalu. Namun hingga kini, uang itu tak kunjung cair.

“Klien kami sejak akhir 2018 investasinya dibawa ombang-ambing, mestinya polis klien kami jatuh temponya satu tahun yakni pada 2019, sampai sekarang tidak ada kepastian (dari Jiwasraya). Padahal klien kami sempat menagih tapi tidak dibayar,” tutur Frengky di PN Niaga Jakarta. Rabu (21/4/2021).

Di tempat yang sama, nasabah Tommy Yoesman mengatakan, dalam skema restrukturisasi itu salah satu isinya adalah skema pengembalian dana kliennya yang membutuhkan waktu 15 tahun. Lamanya waktu pengembalian dinilai merupakan solusi yang buruk.

“Restrukturisasi itu untuk apa? Kalau untuk urusan intern pemerintah enggak apa-apa, tapi jangan bawa-bawa nasabah, sehingga kita sebagai nasabah jadi korban,” tutur Tommy kepada Keadilan.

Tommy menjelaskan bahwa dirinya sudah berupaya mengadu ke pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ironisnya, tidak ada tindak lanjut dari lembaga keuangan itu.

“Saya sudah melangkah ke mana-mana buntu semua, sampai saya tidak punya kepentingan sama OJK, saya suratin OJK perorangan, tetap saja buntu,” keluhnya.

Tommy mengaku, akibat dari skema restrukturisasi Jiwasraya mantap plus itu, dua anaknya gagal melanjutkan kuliah strata dua di Australia. Sehingga, dua anaknya itu dipulangkan ke Indonesia.

“Gara-gara ini (restrukturisasi) hancur rencana saya, anak saya ciptakan untuk membangun negara ini gagal kuliahnya, gara-gara planning saya meleset hancur semua,” tandas Tommy.

Dalam petitum gugatannya, dua orang itu meminta majelis hakim memutuskan empat putusan pokok. Pertama, menerima dan mengabulkan permohonan PKPU dari para pemohon PKPU untuk seluruhnya.

Kedua, menyatakan PT Asuransi Jiwasraya dalam PKPU Sementara untuk paling lama 45 hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini diucapkan.

Ketiga, menunjuk hakim dari hakim Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim pengawas dalam perkara PKPU.

Keempat, menunjuk dan mengangkat Muhammad Fadhil Putra Rusli dan Herdiyan Saksono Zoulba sebagai pengurus dan kurator Jiwasraya. Kelima, menghukum Jiwasraya sebagai PKPU untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Sebagai informasi, PT Asuransi Jiwasraya mengeluarkan tiga skema restrukturisasi polis bagi nasabah saving plan, yang ada dalam produk JS Mantap Plus. Ketiga skema itu disebut dengan opsi utama, opsi 1, dan opsi 2.

Opsi utama adalah pembayaran nilai tunai secara utuh dengan dicicil selama 15 tahun. Pembayaran klaim dilakukan sebesar 5 persen setiap tahunnya dalam sepuluh tahun pertama dan 10 persen setiap tahunnya dalam lima tahun terakhir.

Nasabah pun mendapatkan asuransi kecelakaan dengan manfaat 25 persen dari nilai tunai polis saving plan. Opsi utama ini tidak dapat dibatalkan selama masa kontrak, kecuali tertanggung meninggal dunia.

Opsi 1 adalah pembayaran klaim dengan tempo cicilan yang lebih cepat, yakni lima tahun. Namun, pembayaran dilakukan sebesar 71 persen atau terdapat haircut sekitar 29 persen dari nilai tunai dan nasabah mendapatkan asuransi kecelakaan jika memilih opsi ini.

Pembayaran dilakukan sebesar 15 persen pada tahun pertama; 5 persen pada tahun kedua, ketiga, dan keempat; serta 41 persen sisanya dibayarkan pada tahun kelima. Polis ini pun tidak dapat dibatalkan dengan ketentuan seperti opsi utama.

Opsi 2 adalah cicilan klaim selama lima tahun dengan terdapat pembayaran di muka sebesar 10 persen oleh IFG Life, nasabah pun memperoleh asuransi kecelakaan. Dalam skema ini terdapat _haircut_ 31 persen, sehingga setelah dikurangi pembayaran di muka, pembayaran sisa nilai tunai sekitar 59 persen dilakukan dalam lima tahun.

Pembayaran di opsi 2 ini yakni 10 persen di muka, lalu 5 persen pada tahun kedua dan ketiga, 9 persen pada tahun keempat, serta 30 persen pada tahun kelima. Ketentuan pembatalan polis ini pun sama dengan plan A dan B.

AINUL GHURRI

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •