Program Restrukturisasi Jiwasraya, Pakar Asuransi: Negara Intimidatif

Program Restrukturisasi Jiwasraya, Pakar Asuransi: Negara Intimidatif
Pakar Asuransi Irvan Rahardjo. Foto: lifepal.co.id

KEADILAN- Program restrukturisasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tak berjalan mulus. Meskipun upaya penyelamatan itu merupakan jalan keluar. Namun, program itu dinilai merugikan bagi pemilik polis.

Salah satu penawarannya adalah pemegang polis (kreditur) diberikan waktu selama 30 hari kerja untuk memberikan persetujuan restrukturisasi. Bila setelah jangka waktu itu pemegang polis tidak menyampaikan persetujuannya, maka dianggap menyetujui restrukturisasi atau dengan istilah negative confirmation.

Pakar Asuransi Irvan Rahardjo menilai, kehadiran negara dalam menangani kasus Asuransi Jiwasraya melalui opsi restrukturisasi yang diberikan kepada pemegang polis terkesan intimidatif.

Sebab, kesepakatan yang dianggap memaksa itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 1338 KUH Perdata.

“Negara sudah hadir tapi bersifat intimidatif. Tidak menghormati perjanjian antara pemegang polis dengan penanggung yang dilindungi Hukum Perdata,” kata Irvan Sabtu (15/5/2021).

Opsi restrukturisasi tidak bisa dilakukan sepihak oleh Jiwasraya, melainkan harus mendapat persetujuan dari kreditor termasuk pemegang polis. Artinya, perlu ada iktikad baik (utmost good faith) dalam setiap pengambilan keputusan.

“Bahwa perjanjian harus mengandung itikad baik dan asas kesepakatan, juga asas Pacta Sunt Servanda sesuai pasal 1320 KUH Perdata, serta asas kebebasan berkontrak,” tutur Irvan.

Oleh karena itu, Irvan meminta pemerintah turut andil semaksimal mungkin untuk menegakkan hukum. Bila angkat tangan dan opsi restrukturisasi masih bersifat intimidatif, bukan tidak mungkin daftar gugatan semakin panjang.

“Negara harus menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian. (Gugatan) berpotensi bertambah lagi karena ada hukum yang melindungi pemegang polis, tidak bisa berlaku sepihak atau intimidatif,” tandas Irvan.

Sebagai informasi, para pemegang polis yang merasa dirugikan belum kunjung usai memperjuangkan hak-haknya.

Bahkan program merugikan itu pernah diprotes oleh sejumlah kreditur. Tetapi, pihak Jiwasraya tak mendengarkan suara pemilik polis. Sehingga, program itu berujung banyak gugatan.

Tak sedikit, Gugatan demi gugatan terus bergulir di meja hijau. Setidaknya sampai saat ini terdapat 19 gugatan perkara Jiwasraya yang berlangsung.

Terdiri dari 14 Gugatan PMH/PKPU/PTUN di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta, dua perkara di PN Surabaya, satu perkara di PN Semarang, satu perkara di Bandung dan satu perkara di PN Jambi.

AINUL GHURRI

Share