Mahfud MD Tegaskan Aktor Demokrasi Bermoral Bobrok, Produk Hukum akan Bobrok

Mahfud MD Tegaskan Aktor Demokrasi Bermoral Bobrok, Produk Hukum akan BobrokMenko Polhukam Mahfud MD.

KEADILAN- Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, korupsi sangat meluas pada era pasca reformasi. Menurut Mahfud, perguruan tinggi menjadi salah satu terdakwa utamanya. Sebab para koruptor umumnya adalah lulusan perguruan tinggi.

“Karena itu, rektor di perguruan tinggi, harus memperhatikan ini,” ujar Mahfud saat memberi sambutan pada pelantikan Dr. Makmun Murad sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Selasa (25/5/2021).

Tahun 2017 kata Mahfud, pihaknya sudah mengatakan bahwa korupsi era reformasi ini lebih meluas dari era Orde Baru. Zaman Orde Baru terjadi korupsi besar-besaran, tapi terkonsentrasi dan diatur melalui jaringan korporasi oleh pemerintahan Soeharto.

“Korupsinya dulu dimonopoli di pucuk eksekutif dan dilakukan setelah APBN ditetapkan. Ini tak bisa dibantah, buktinya Orde Baru direformasi dan pemerintahan Soeharto secara resmi disebut pemerintahan KKN. Penyebutan itu ada di Tap MPR, UU, kampanye politisi, pengamat, disertasi, tesis, dan sebagainya,” jelasnya.

Namun saat ini kata Mahfud, atas nama demokrasi yang diselewengkan, korupsi sudah meluas secara horizontal ke oknum legislatif, yudikatif dan secara vertikal dari Pusat sampai Daerah-daerah.

“Lihat saja para koruptor yang menghuni penjara sekarang, datang dari semua lini horizontal maupun vertikal. Kalau dulu korupsi dilakukan setelah APBN ditetapkan atas usulan Pemerintah, sekarang ini sebelum APBN dan APBD jadi sudah ada nego-nego proyek untuk APBN dan APBD,” lanjutnya.

Menurut Mahfud, banyak orang yang masuk penjara karena jual beli APBN dan Perda. Semua itu dilakukan atas nama demokrasi. Pemerintah pun tidak mudah menindak karena di dalam demokrasi, Pemerintah tidak bisa lagi mengonsentrasikan tindakan dan kebijakan di luar wewenangnya. Itulah sebabnya, Mahfud mengaku paham dengan istilah “demokrasi kriminal” yang pernah dilontarkan oleh Rizal Ramli.

“Situasi ini perlu kesadaran moral secara kolektif, sebab tak satu institusi pun yang bisa menembus barikade demokrasi yang wewenangnya sudah dijatah oleh konstitusi” tegasnya.

Kunci penyelesaian menurut Mahfud tak cukup hanya dengan aturan-aturan atau jabatan. Sebab aturan dan jabatan dibuat melalui apa yang diasumsikan sebagai keharusan demokrasi.

“Jika para aktor demokrasinya bermoral bobrok maka produk hukum dan pelaksanaannya pun akan bobrok. Hukum itu kan sangat ditentukan oleh moral para aktornya. Itulah tugas kita ke depan,” tukasnya.

Odorikus Holang

Editor      :
Reporter :