Eks Komisioner KPU Dituntut 8 Tahun Penjara

Eks Komisioner KPU Dituntut 8 Tahun Penjara
Sidang tuntutan Wahyu Setiawan. Foto: AG/Keadilan.

KEADILAN- Terdakwa kasus suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024, Wahyu Setiawan menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (3/7/2020).

Wahyu merupakan mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2017-2022. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK menuntut Wahyu dengan pidana penjara selama 8 tahun denda Rp400 juta subsider enam bulan kurungan.

“Agar majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menghukum Wahyu Setiawan telah terbukti secara sah menurut hukum dan bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi,” kata Jaksa Taqdir membacakan tuntutan.

Wahyu dinilai bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dengan orang kepercayaannya, Agustiani Tio Fridelina, dengan menerima uang senilai total Rp600 juta. Perbuatan Wahyu dinilai telah mencederai demokrasi sebagai instusi KPU yang semestinya memberikan contoh keadilan dan kejujuran dalam pemilihan umum.

Selain itu, Wahyu juga dihukum pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun terhitung pada saat terdakwa selesai menjalani pidana.

Dalam pertimbangannya, jaksa mengungkapkan sejumlah hal yang memberatkan. Di antaranya adalah perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi dan berpotensi mencederai hasil pemilu sebagai proses demokrasi yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat. Terdakwa juga telah menikmati keuntungan dari perbuatannya.

“Hal-hal yang meringankan, para Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan; para Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya,” ujar Takdir.

Dalam sidang  sebelumnya, yang dilakukan secara virtual Wahyu mengaku menerima uang Rp500 juta dari Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Papua Barat, Rosa Muhammad Thamrin Payapo.

“Saya mengakui sepenuhnya, saya melalui adik sepupu saya menerima Rp500 juta dari Pak Thamrin. Saya pikir yang transfer Pak Thamrin, ternyata orang lain,” ucap Wahyu.

Dalam perkara ini, Wahyu dan sang perantara, Agustiani Tio Fredelina didakwa menerima suap Rp600 juta dari kader PDI Perjuangan Harun Masiku.

Suap dilakukan guna mengupayakan PAW anggota DPR dari Riezky Aprilia sebagai anggota DPR Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 1, kepada Harun Masiku.

Wahyu juga didakwa menerima suap Rp500 juta dari Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan. Tak hanya itu, Wahyu juga menerima uang 15 ribu dolar Singapura, dari kader PDI Perjuangan Saeful Bahri melalui perantaraan Agustiani Tio.

“Saya jujur saja Pak Jaksa di forum pengadilan ini, saya menyampaikan bahwa saya menerima uang 15 ribu dolar Singapura itu fakta dan saya harus bertanggung jawab baik secara moral maupun hukum,” ucapnya.

“Tapi bila pertanyaannya terkait apa, sebenarnya itu tidak terkait dengan permintaan PDIP karena surat PDIP itu memang tidak mungkin dilaksanakan,” sambungnya.

Dalam dakwaan disebut, uang diserahkan dari Harun Masiku kepada Saeful Bahri sebesar Rp400 juta pada 17 Desember 2019. Selanjutnya, ditukarkan menjadi 20 ribu dolar Singapura untuk diberikan kepada Wahyu sebagai “down payment”.

Uang tersebut diberikan kepada Wahyu melalui Agustiani. Sedangkan sisa uang dari Harun, dibagi rata Saeful dan penasihat hukum PDIP Donny Tri Istiqomah masing-masing Rp100 juta.
Dalam perkara ini, Saeful Bahri sudah divonis 1 tahun dan 8 bulan penjara ditambah denga Rp150 juta subsider 4 bulan kurungan. Harun Masiku sendiri masih berstatus buron.

AINUL GHURRI

Share
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com