Arsul Sani Sebut Skema Kartu Prakerja Berpotensi Jadi Kasus Hukum

kartu-prakerjaSekjen PPP Arsul Sani. Foto: jpnn

KEADILAN – Anggota Komisi III DPR-RI Arsul Sani menyatakan, skema pelatihan kartu prakerja yang melibatkan beberapa perusahaan star-up berpotensi menjadi kasus hukum setelah masa pemerintahan ini berakhir, yakni setelah tahun 2024 nanti.

Menurutnya, saat ini ada pelatihan online yang bisa diikuti secara gratis, di mana sebagian anggarannya sebesar Rp5,6 triliun menjadi pendapatan dan keuntungan sejumlah perusahaan star-up tersebut.

“Program kartu prakerjanya sendiri tidak bermasalah, apalagi ini merupakan pemenuhan janji Jokowi pada Pilpres 2019 lalu. Yang dianggap bermasalah adalah pelaksanaannya melalui skema pelatihan kerja secara online dimana sebagian anggarannya yang Rp. 5,6 triliun,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (20/5/2020).

Arsul mengingatkan, kasus-kasus hukum terkait kebijakan publik pada masa krisis 1998 dan 2008, seperti BLBI, Bank Century, dan kasus e-KTP yang bermasalah adalah terkait tataran pelaksanaannya.

Menurut Sekjen PPP itu, bila hasil audit BPK atau BPKP menemukan ketidakwajaran dalam komponen pembiayaan yang telah dikeluarkan, maka bukan tak mungkin program Kartu Pra Kerja bakal bermasalah secara hukum.

“Misalnya melakukan perbandingan dan pendalaman terhadap pelaksanaan skema pelatihan dengan para penyedia jasa yang memberikannya secara cuma-cuma spt prakerja.org ini, maka menggelindingnya skema pelatihan kartu prakerja ini sebagai kasus hukum akan terbuka lebar,” ungkapnya.

Untuk itu, ia mewanti-wanti agar para pengambil keputusan dan pelaksana kebijakan terkait skema kartu prakerja ini jangan mengandalkan Pasal 27 Perppu 1/2020 yang sudah menjadi UU No. 2 Tahun 2020 itu. Sebab kata dia, pasal tersebut sama sekali tidak memberikan jaminan.

“Absurd kalo para pembantu Presiden dan jajarannya merasa sudah aman karena diberikan kekebalan hukum oleh pasal tersebut (UU No. 2/2020),” tutur Wakil Ketua MPR itu.

Mengakhiri keterangannya, agar pemerintah meninjau kembali dengan implementasi skema program kartu pra kerja. Pasalnya, ia menitikberatkan terhadap skema pelatihan dan penganggarannya.

“Lebih baik mencegah potensi kasus hukum dari sekarang dari pada nanti berhadapan dengan lembaga penegak humum”, tutupnya.

AINUL GHURRI