Skandal Pelarian Joker: Mengapa Pinangki Dipilih (2)

Skandal Pelarian Joker: Mengapa Pinangki Dipilih (2)
Syamsul MD (wartawan senior yang sudah 17 tahun meliput di kejaksaan)

Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya menetapkan Djoko Tjandra sebagai tersangka perkara suap. Taipan yang menghebohkan dunia penegakan hukum selama dua dasawarsa ini diduga menyuap oknum Jaksa Pinangki Sirna Malasari (PSM). Pinangki adalah mantan salah satu Kepala Sub Bagian di Biro Perencanaan Pada Jaksa Agung Muda Pembinaan (Jambin) yang tugas pokok dam fungsinya pembinaan internal dan tak terkait dengan penanganan perkara.

Sebagaimana penjelasan resmi Kejagung melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Hari Setiyono, pada Kamis 27 Agustus 2020, transaksi suap itu terjadi sekitar November 2019-Januari 2020. Sekitar 6 – 8 bulan sebelum Jaksa Agung menyebut bahwa Djoko Tjandra diam-diam masuk ke Indonesia untuk mengurus peninjauan kembali (PK). Jaksa Agung saat itu mengaku sedih karena pihaknya sebagai eksekutor tak diberitahu instansi lain yang mengetahui keberadaan buronan tersebut. Dan seperti diketahui, pernyataan Jaksa Agung pada Juli 2020 itu akhirnya membuat skandal pelarian sang taipan terbongkar ke publik.

Kembali kepada keterangam resmi Kejagung yang menyidik transaksi suap Djoko Tjandra alias Joker kepada oknum Jaksa PSM, transaksi suap sekitar Rp7,5 miliar itu untuk pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung (MA). Fatwa tersebut seperti penjelasan Hari adalah agar Joker tidak dulu dieksekusi jaksa eksekutor.

Sepintas hubungan kepentingan pemberi dan penerima suap dengan perbuatan pidana yang mereka lakukan yaitu transaksi suap memiliki korelasi. Pemberi suap jelas berkepentingan mendapatkan fatwa penundaan eksekusi. Sedangkan penerima suap adalah jaksa yang memiliki kewenangan sebagai eksekutor. Dengan demikian pertanyaan publik yang kemudian menjadi misteri yaitu mengapa Pinangki yang dipilih Joker untuk disuap seakan-akan terjawab sudah.

Namun jika diteliti sedikit seksama, alasan Joker memilih Pinangki untuk disuap ini sebenarnya agak aneh. Pinangki memang seorang jaksa, namun ia bukan jaksa eksekutor dalam perkara cessie Bank Bali yang membuat Joker menjadi buronan karena melarikan diri. Jaksa eksekutor adalah jaksa di Kejari Jakarta Selatan. Rantai komando jaksa eksekutor ke atas adalah Kejati DKI Jakarta dan Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksiminasi (Uheksi) pada Jampidsus Kejagung. Sementara Pinangki adalah jaksa yang mengurus masalah SDM internal kejaksaan di Jambin Kejagung yang tidak memiliki rantai komando dengan eksekutor.

Keanehan itu makin besar jika publik agak meningkatkan lagi kecermatan dalam memperhatikan arah penyidikan di Kejagung. Fatwa MA yang menjadi tujuan transaksi suap Joker dengan Pinangki adalah kewenangan MA. Hal ini tentu semakin membuat korelasi suap yang diberikan Joker senilai Rp7,5 miliar dengan kewenangan yang dimiliki oknum Jaksa Pinangki menjadi semakin tidak ada. Pertanyaannya, bukankah suap kepada pegawai negeri atau pejabat negara terkait dengan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan kewenangan yang dalam bahasa awam ‘jual beli’ kewenangan.

Korelasi transaksi suap antara Joker dan Pinangki untuk pengurusan fatwa MA semakin buram ketika lembaga peradila tertinggi tersebut membantah ada permintaan fatwa penundaan eksekusi ke pihaknya. Setidaknya itu dikatakan Juru Bicara MA, Andi Samsan Nganro beberapa jam setelah Kejagung menyebut tujuan transaksi suap untuk pengurusan fatwa.

Sampai di sini, misteri mengapa Pinangki dipilih Joker untuk disuap masih tertutup pekat oleh jelaga hitam. Mungkin seperti jelaga di sisa kebakaran Gedung Utama Kejagung pada 22 Agustus 2020 lalu. Dan kebetulan pula, oknum Jaksa Pinangki berkantor di sana ketika diperkenalkan seorang bernama R dengan Joker.

Sampai tulisan ini diturunkan, ‘perkara jual beli kewenangan’ Pinangki dan Joker masih penyidikan. Perkembangan tentu bisa masih banyak. Sebab begitu banyak lubang yang menganga. Sehingga banyak yang ragu Pinangki yang tanpa kewenangan adalah aktor utama penerima suap. Logikanya, mana lah mungkin Joker – taipan kelas atas dengan koneksi level elit – mau membeli oknum Jaksa Pinangki yang tak memiliki kewenangan. Logisnya, Joker mau ‘membeli’ Pinangki setelah ia sangat yakin ibu jaksa yang cantik ini adalah pintu masuk penting menuju pemilik kewenangan yang lebih tinggi.

Sekali lagi, kita memang harus menghormati kerja penyidik. Namun kita juga tentu wajib mengingatkan agar penyidikan perkara ini tidak ‘menghina’ kecerdasan publik.

Tabik.

Penulis: Syamsul MD (wartawan senior yang sudah 17 tahun meliput di kejaksaan)
Share