OTT Terhadap Hakim Agung Dinilai Menyedihkan

OTT Terhadap Hakim Agung Dinilai MenyedihkanWakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul (Foto. Istimewa)

KEADILAN – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh menyayangkan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Hakim Agung pada Mahkamah Agung (MA) Sudrajad Dimyati (SD).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Dimyati dan pihak lainnya pada Kamis (22/9/2022). Semuanya telah ditahan KPK.

“Sungguh sangat menyedihkan. Saya tidak akan menyentuh pokok perkara kasus suapnya namun dampak dari OTT KPK kali ini sungguh saya sangat sayangkan,” ujar Pangeran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (23/9/2022).

“Selama ini laporan masyarakat pencari keadilan di peradilan acap kali melaporkan ke kami bagaimana pengalaman dan tantangan dihadapi saat mencari keadilan di pengadilan,” tambahnya.

Pengeran mengklaim pihaknya di Komisi III DPR RI telah melakukan pengawasan terhadap kinerja para hakim. Namun Komisi III kata Pangeran secara konstitusi dilarang masuk ke ranah penegakkan hukum.

“Karena itu adalah ranah kekuasaan peradilan. Risiko besar korupsi di level Mahkamah Agung ini adalah semakin hilangnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan,” tegasnya.

Takutnya kata politisi PAN ini akan mengakibatkan masyarakat mencari dan menggunakan cara-cara di luar hukum dalam menyelesaikan setiap permasalahan di sekitarnya.

“Saya sebagai Wakil Ketua Komisi III selama selama ini selalu menyuarakan dan berpesan kepada seluruh mitra kerja Komisi III agar tegak dan lurus menjalankan Konstitusi,” bebernya.

Bahkan kata Pangeran, DPR sudah banyak memberikan dukungan untuk perubahan di MA semakin baik. Secara aspek layanan dan fasilitas pencari keadilan semakin meningkat. Namun yang menjadi pekerjaan rumah besar pimpinan MA RI adalah perubahan budayanya baik para hakim maupun panitera serta seluruh perangkat terkait.

“Saya pikir ini tugas berat. Walaupun ada kekhawatiran kasus ini sebuah fenomena gunung es tapi saya tetap percaya MA RI masih dapat memperbaiki trust nya ke depan,” jelasnya.

“Pesan saya terakhir harus ada evaluasi mendalam, menyeluruh dan perubahan besar-besaran di internal MA untuk menjaga pabrik Yusrisprudensi di Indonesia ini,” tukasnya.

Diketahui, selain Dimyati KPK juga melakukan OTT terhadap Panitera Pengganti Mahkamah Agung Elly Tri Pangestu, 2 pegawai negeri sipil (PNS) pada Kepaniteraan MA Desy Yustria dan Muhajir Habibie, serta 2 PNS MA Albasri dan Nurmanto Akmal.

Sementara, tersangka dari swasta adalah Yosep Parera dan Eko Suparno selaku advokat, serta Heryanto dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto selaku Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana (ID).

Reporter: Odorikus Holang
Editor: Penerus Bonar

BACA JUGA: Terkait OTT Hakim Agung, KPK Diminta Pantau Hakim Lainnya